Pramono Terharu Bicara soal Anak Disabilitas: Kalian Tak Sendirian
PerbesarGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan anak-anak penyandang disabilitas tidak sendirian dalam memperjuangkan hak dan masa depan mereka.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan dukungan kepada anak-anak penyandang disabilitas, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan.
Ia mengaku mengapresiasi perjuangan penyelenggara SPEKIX, Sri Hartati atau yang akrab disapa Doti, yang telah menginisiasi kegiatan tersebut selama tujuh tahun.
“Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya, Mbak Doti, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas undangannya. Ingin menyampaikan bahwa aduh, gua mau nangis nanti,” kata Pramono dengan suara bergetar saat menghadiri pembukaan Special Kids Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (10/10).
“Mbak Doti enggak sendirian,” lanjutnya.
Pramono mencontohkan dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dengan memberangkatkan 120 anak beserta orang tua dan pelatih mereka untuk mengikuti olimpiade anak berkebutuhan khusus di Kupang.
Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dan membanggakan keluarga.
“Pesan saya hanya satu. Anak-anak ini, berilah kesempatan untuk menampilkan apa pun itu dan memberikan kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, dan tentunya bagi Jakarta,” ujarnya.
Pemprov DKI Buka Peluang LPDP untuk Penyandang Disabilitas
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jakarta saat ini memiliki 88 Sekolah Luar Biasa (SLB), terdiri dari 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta.
Pemprov DKI juga memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disiapkan untuk mendukung pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Pramono bahkan membuka peluang bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk memperoleh beasiswa melalui program LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan tahun depan.
“Bahkan Jakarta mulai tahun depan ada yang namanya LPDP untuk Jakarta. Jumlahnya antara 50 sampai 75, dan saya pengin di antara anak ini kalau kemudian ada LPDP untuk anak berkebutuhan khusus mau sekolah kuliah di luar negeri, dengan senang hati Mbak Doti, kami akan memberikan fasilitas itu,” tuturnya.
Di bidang kesehatan, Pramono menyebut Jakarta memiliki 44 Puskesmas dan 31 rumah sakit yang memberikan layanan ramah disabilitas. Pemprov DKI juga memiliki 584 personel Pasukan Putih yang memberikan pelayanan langsung dari kampung ke kampung, terutama kepada lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak berkebutuhan khusus.
“Bahkan kalau kemudian perlu ambulans, perlu dokter, dan sebagainya, silakan dimanfaatkan, digunakan ini. Karena tanpa keberpihakan dengan hati, enggak mungkin ini bisa dilakukan,” kata Pramono.
Pemprov DKI juga telah menggelar bursa kerja khusus penyandang disabilitas. Pramono menceritakan salah satu peserta bernama Zidan yang kini bekerja di Transjakarta setelah menunjukkan kemampuannya dalam bidang desain.
Menurut Pramono, kesempatan bekerja harus diberikan berdasarkan kemampuan, bukan dibatasi oleh kondisi fisik seseorang.
Minta LRT dan Transportasi Umum Ramah Disabilitas
Pramono turut menyoroti pentingnya aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Ia mengatakan telah meminta agar layanan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto ramah bagi penyandang disabilitas.
Pemprov DKI juga telah menyediakan guiding block di sejumlah halte utama untuk membantu penyandang disabilitas mengakses transportasi umum, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek.
Meski demikian, Pramono mengakui fasilitas aksesibilitas di seluruh titik pemberhentian belum sepenuhnya tersedia, termasuk lift.
“Kami sudah juga menyiapkan di halte-halte utama di Jakarta, apa yang disebut dengan guiding block agar anak-anak ini bisa, siapapun atau disabilitas ini bisa memanfaatkan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek,” ujarnya.
“Memang belum sepenuhnya semuanya mempunyai lift, dan saya harus mengatakan dengan jujur, tetapi di beberapa pemberhentian utama sekarang ini sudah ada,” lanjutnya.
Selain itu, Pemprov DKI menyediakan 37 unit bus sekolah ramah disabilitas yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas, dengan 10 rute untuk anak-anak dari keluarga penyandang disabilitas.
Pramono menegaskan, pembangunan Jakarta tidak hanya berorientasi pada gedung dan fasilitas fisik, tetapi juga harus menghadirkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan.
“Jakarta itu bukan semata-mata membangun gedung-gedung yang tinggi, fasilitas yang luar biasa, tetapi sentuhan-sentuhan yang seperti inilah yang membuat menurut saya Jakarta lebih nyaman, aman, dan kalbu,” katanya.
Menteri PPPA: Anak Disabilitas Tak Minta Diistimewakan, Cuma Ingin Didengar
Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi turut menegaskan bahwa pemenuhan hak anak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Arifatul mengatakan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kolaborasi untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara dalam tumbuh kembang mereka.
Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemetaan data, identifikasi persoalan, pembagian tugas, serta langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.
“Kami dari Kementerian siap untuk berkolaborasi dan men-support apa yang bisa kita support bersama-sama. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua,” ujar Arifatul.
Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Arifatul kemudian mengungkapkan aspirasi anak-anak penyandang disabilitas yang menurutnya tidak meminta perlakuan khusus, melainkan kesempatan yang setara untuk didengar dan dihargai.
“Dalam Peringatan Hari Anak 2026, kami juga memfasilitasi apa sesungguhnya keinginan dari anak-anak penyandang disabilitas. Mereka tidak ingin yang macam-macam. Mereka hanya meminta, mereka tidak meminta perlakuan istimewa, mereka hanya ingin didengar, diterima, dihargai, dan dilindungi, dan diberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang,” kata Arifatul.
Ia berharap SPEKIX, Pemprov DKI Jakarta, pemerintah daerah lainnya, dan Kementerian PPPA dapat membangun kerja sama berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas.
“Saya yakin sekali dengan kolaborasi SPEKIX, kemudian Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Pemda yang lainnya, juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita bisa mewujudkan suara anak-anak Indonesia,” tuturnya.
Arifatul menegaskan, anak-anak penyandang disabilitas tidak perlu diistimewakan, tetapi harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.