Pratikno dan Sri Sultan Bahas Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (tengah) gelar jumpa pers usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Pengawas Satgas Rehab Rekon Bencana Sumatera di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (18/6). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, berkunjung ke Kompleks Kepatihan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jumat (3/7).

Usai pertemuan, Pratikno mengatakan kunjungannya bertujuan meminta masukan dari Sri Sultan terkait sejumlah program nasional yang tengah disiapkan pemerintah, salah satunya Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA).

"Kami di Kemenko PMK memohon bantuan ke Ngarsa Dalem karena kami memiliki beberapa program nasional. Sebentar lagi ada penerimaan siswa baru. Di tingkat nasional kami memiliki Gernas RANA, yaitu Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak. Anak harus dijamin mendapatkan keamanan dan kenyamanan, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, maupun ruang digital," kata Pratikno.

Pratikno menyebut pertemuan tersebut juga membahas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, pemerintah harus memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak penyandang disabilitas.

Salah satu program yang akan dikembangkan adalah pendidikan bahasa isyarat yang tidak hanya ditujukan bagi anak tuli, tetapi juga bagi anak dengar.

"Misalnya, kami memiliki program pendidikan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini bukan hanya ditujukan bagi anak-anak tuli, tetapi juga bagi anak dengar. Karena komunikasi harus terjalin antara anak tuli dan anak dengar," jelasnya.

Selain itu, Pratikno mengatakan Sri Sultan juga memberikan masukan agar pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas di DIY diperbanyak sehingga mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap dunia kerja.

"Itu juga menjadi prioritas kami di Kemenko PMK. Sekali lagi, no one left behind, tidak ada yang tertinggal. Penyandang disabilitas juga harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan maupun kesempatan kerja. Kami mengucapkan terima kasih karena banyak inspirasi yang bisa kami peroleh dari praktik-praktik baik di DIY," pungkasnya.