Pratikno Hadir di Munas yang Tetapkan JK Ketum PMI: Pemerintah Inginnya Solid

Acara Munas PMI ke-22, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Foto: Tim Humas PMI

Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) telah menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. JK terpilih berkat dukungan dari peserta Munas yang melebihi 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir.

Menurut aturan PMI, apabila ada bakal calon dukungannya lebih dari 50%, maka calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum. Ini merupakan kali keempat JK memimpin PMI.

Dalam Munas yang berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12) turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Pratikno berharap dengan adanya Ketum PMI dan kepengurusan baru, organisasi tersebut dapat semakin solid. Sehingga tidak ada lagi perpecahan yang membelah dua pihak.

“Pemerintah sangat ingin PMI itu solid,” ucap Praktino usai menghadiri rapat Antisipasi Cuaca Jabodetabek, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pratikno, usai rapat antisipasi cuaca di Jabodatabek, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). Foto: Alya Zahra/Kumparan

Pratikno mengakui pemerintah sangat terbantu dengan kehadiran PMI termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Bahkan pemerintah ingin terus bekerja sama dengan PMI ke depannya.

“Jadi pemerintah ini sangat terbantu dengan PMI ya, pemerintah sangat ingin bekerja sama dengan PMI,” ucapnya.

Pratikno turut menyinggung bahwa dalam organisasi sangat penting menjunjung demokrasi.

Adapun mengenai Agung Laksono yang mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkum, Pratikno memilih untuk menyerahkan keputusannya ke kementerian yang dipimpin politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas.

“Kalau masalah legalitas kepengurasan itu masalah Kemenkumham,” ujar Pratikno yang dikenal dekat dengan eks presiden Jokowi ini.

Agung Bikin Munas PMI Tandingan

Kandidat Ketua Umum PMI Agung Laksono ditemui dalam konferensi pers terkait kisruh Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 di Jakarta, Senin (9/12/2024). Foto: Lintang Budiyanti Prameswari/Antara

Agung Laksono menggelar munas sendiri bersama pendukungnya pada Minggu (8/12) di Hotel Sultan, Jakarta. Agung mengeklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

Agung sendiri menjabat sebagai Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI). Pada akhir November, KDDI berusaha mengundang PMI daerah untuk ke Jakarta guna mendukung Agung Laksono. Disediakan uang saku dan biaya pulang-pergi. Ini kemudian memunculkan isu politik uang.

JK menilai bahwa munas yang digelar Agung tersebut ilegal serta termasuk dalam pengkhianatan.

“Sudah dilaporkan ke polisi, bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum, karena tidak boleh begitu,” kata JK usai menghadiri Munas ke-22 PMI, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Kandidat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 Agung Laksono (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Lintang Budiyanti Prameswari/Antara

Agung Ingin Suasana Pembaruan di PMI

Agung dan JK sama-sama kader Golkar dan berpengalaman menduduki jabatan publik.

Lalu apa komentar Agung dipolisikan oleh JK?

"Kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, tentang hal itu ya, terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi," tuturnya pada Senin (9/12) dikutip dari Antara.

Agung Ingin Pembatasan Jabatan Ketum dan Transparansi Aset

Agung menjelaskan alasan dirinya ingin memimpin PMI, salah satunya yakni menginginkan ada suasana pembaruan di dalam keanggotaan PMI sekaligus aturan-aturannya.

"Itu bukan hanya ganti orangnya saja, melainkan juga aturan-aturannya. Aturan kita itu agak mundur, dulu misalnya di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) itu dibatasi masa jabatan itu dua kali, tiba-tiba dihilangkan, nah ini harus dikejar dan diubah," ujar Agung .

"Perubahan AD/ART itu tentu tidak memberikan edukasi kepada publik juga, dan tidak sejalan dengan semangat reformasi, jadi kami kembalikan lagi, lalu harus ada transparansi dalam pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, saya kira hal ini yang saya akan lakukan" kata Agung.