Presiden Iran Tiba di AS Jelang Sidang Umum PBB

Presiden Iran Masoud Pezeshkian berbicara selama Debat Umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB di Kota New York pada 24 September 2025. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah tiba di New York, Amerika Serikat (AS), untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81. Pezeshkian datang, saat negaranya masih berkonflik dengan AS.

Kedatangan Pezeshkian dilaporkan media pemerintah Iran pada Rabu (23/9). Stasiun televisi pemerintah Iran IRIB juga menayangkan video yang memperlihatkan Pezeshkian turun dari pesawat setelah tiba di bandara di JFK, New York.

Dilansir IRIB, kehadiran Pezeshkian disambut Gholamhossein Darzi, Duta Besar sekaligus Kuasa Usaha Iran untuk PBB, bersama sejumlah diplomat Iran.

Sementara itu, delegasi Kementerian Luar Negeri Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Seyyed Abbas Araghchi telah tiba di New York pada Senin (20/9) malam, sebelum rombongan presiden.

Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Umum PBB. Ia juga diperkirakan bertemu sejumlah kepala negara dan pejabat yang menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Kedatangan Pezeshkian menjadi momen yang menonjol karena berlangsung ketika Iran dan AS masih terlibat konflik bersenjata. Amerika Serikat sebelumnya tetap memberikan izin kepada delegasi inti Iran untuk menghadiri rangkaian High Level Week Sidang Umum PBB.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Washington sebagai negara tuan rumah PBB. Namun, delegasi Iran yang datang ke New York dibuat lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya dan dikenai pembatasan perjalanan serta larangan membeli sejumlah barang mewah.

Izin bagi delegasi Iran itu juga muncul bersamaan dengan keputusan AS menolak visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan visa bagi sejumlah anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan pejabat Otoritas Palestina juga ditolak. Washington menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan apa yang dinilai sebagai kegagalan reformasi dan aktivitas yang dianggap menghambat prospek perdamaian.

Akibat penolakan tersebut, Abbas dijadwalkan menyampaikan pidato kepada Sidang Umum PBB secara virtual. Dalam pemungutan suara pada 17 September, sebanyak 152 negara mendukung pemberian kesempatan kepada Abbas untuk berpidato secara daring, sementara tiga negara menolak.