Presiden Jokowi Resmi Lantik Azwar Anas sebagai Menteri PANRB

Pelantikan Azwar Anas sebagai Menteri PANRB sisa masa tahun jabatan 2019-2022, oleh Presiden Jokowi, Rabu (7/9/2022). Foto: Youtube/Sektretariat Presiden

Presiden Jokowi siang ini resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPANRB) menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022 lalu.

Pelantikan Azwar Anas digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9). Mantan Bupati Banyuwangi itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91B Tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.

“Mengangkat saudara Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Tahun sisa masa jabatan 2019-2024,” demikian petikan Keppres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Setneg Nanik Purwanto.

Pelantikan Azwar Anas sebagai Menteri PANRB sisa masa tahun jabatan 2019-2022, oleh Presiden Jokowi, Rabu (7/9/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Selanjutnya Presiden Jokowi memandu sumpah jabatan Azwar Anas.

Hadir sejumlah pejabat negara dalam pelantikan itu, mulai dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Seskab Pramono Anung, serta para menteri lainnya.

Pelantikan Azwar Anas sebagai Menteri PANRB sisa masa tahun jabatan 2019-2022, oleh Presiden Jokowi, Rabu (7/9/2022). Foto: Youtube/Sektretariat Presiden

Profil Azwar Anas

Azwar Anas merupakan pria kelahiran 6 Agustus 1973 di Banyuwangi. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 13 Januari 2022.

Sebelum menduduki jabatannya yang sekarang, Azwar merupakan Bupati Banyuwangi dua periode, ia memimpin Kota Wisata itu sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021.

Dalam segi catatan organisasi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) masa bhakti 2000-2003.

Sementara di bidang politik, Azwar pernah menjadi anggota MPR termuda yang dilantik saat usianya masih 24 tahun. Ia juga pernah menjadi Anggota DPR RI 2004-2009 saat masih berseragam PKB.

Sederet prestasi Azwar Anas tampak dari penghargaan yang dilayangkan untuk Kabupaten Banyuwangi. Antara lain: Banyuwangi terpilih sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia dalam pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selama menjabat sebagai bupati, Anas berhasil mengubah wajah Banyuwangi dengan berbagai inovasi. Di antaranya ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia dalam pengukuran indeks inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, kabupaten pertama yang meraih SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan) dengan nilai A, juara UNWTO (Badan PBB untuk Pariwisata) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia, menginisiasi mal pelayanan publik pertama di Indonesia untuk tingkat kabupaten, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik, program Smart Kampung dengan digitalisasi desa, dan berbagai prestasi lainnya.

Di era kepemimpinan Anas, tingkat kemiskinan di Banyuwangi menurun hingga ke level 7,5 persen pada 2019 dari sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi juga meningkat pesat sekitar 140 persen dari hanya Rp20,86 juta (2010) menjadi Rp51, juta per tahun (2019).

Anas juga pernah dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), organisasi pemkab se-Indonesia.

Di LKPP, Anas membikin sejumlah terobosan untuk mempermudah penayangan produk di e-Katalog, sistem belanja yang dimiliki pemerintah. Sebelumnya, dalam setahun yang ditetapkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, target produk tayang di e-Katalog sebesar 95.000 produk. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk harus mencapai 1 juta produk pada 2022. Dan saat ini telah menembus 1.070.752 produk (per 6 September 2022).

Jumlah penyedia/pelaku usaha kecil-menengah sebesar 14.548, telah melampaui jumlah penyedia non UKM sebesar 6.464 badan usaha. Artinya, pelaku usaha kecil-menengah yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69% dari total pelaku usaha di e-Katalog. Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan UMKM pada belanja pemerintah.

Sesuai arahan Presiden, LKPP juga telah melakukan freeze/pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya. Ini sesuai arahan Bapak Presiden untuk terus mengutamakan produk dalam negeri.