Presiden Korea Selatan Minta Maaf Atas Banjir Bandang di Seoul

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengambil sumpah saat pelantikannya di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (10/5/2022). Foto: Jeon Heon-Kyun/Pool via REUTERS

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, meminta maaf kepada masyarakat usai hujan lebat memicu banjir bandang di Seoul dan sekitarnya pada Senin (8/8).

Yoon menyampaikan permintaan maaf itu dalam pertemuan Majelis Nasional Korsel. Mereka membahas respons pemerintah terhadap bencana yang telah menewaskan sembilan orang tewas dan mencederai 17 lainnya itu. Tujuh warga juga dilaporkan hilang.

"Saya berdoa untuk para korban dan meminta maaf atas nama pemerintah kepada orang-orang yang menanggung imbasnya," ungkap Yoon, dikutip dari Yonhap, Rabu (10/8).

Kendaraan sebagian terendam di tempat parkir yang terendam banjir saat hujan deras di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Komentar itu menyusul kunjungan Yoon ke sebuah apartemen bawah tanah di Seoul pada Selasa (9/8). Tiga anggota keluarga yang menempatinya tewas akibat tenggelam saat banjir menerjang.

Salah satu korban merupakan seorang wanita dengan disabilitas perkembangan. Sehari setelah kunjungan itu, Yoon menginstruksikan para pejabat untuk memastikan perlindungan bagi kelompok rentan.

Yoon menekankan, negara mengemban tanggung jawab dalam melindungi warganya. Dia menginginkan seluruh pejabat publik mengingat tugas tersebut.

"Memang benar bahwa itu adalah cuaca tidak normal, tetapi kita tidak bisa lagi menyebut cuaca tidak normal seperti itu sebagai tidak normal," terang Yoon.

"Kita bisa melihat rekor baru [curah hujan] kapan saja. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat lagi merespons berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Kita harus merespons dengan skenario yang lebih buruk dari perkiraan," sambung dia.

Kendaraan terbengkalai memenuhi jalan di daerah banjir saat hujan lebat di Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022). Foto: Yonhap via REUTERS

Sebanyak 525 milimeter hujan turun di Seoul sejak Senin (8/8) hingga Rabu (10/8). Air lantas menggenangi lebih dari 2.500 rumah dan bangunan di wilayah tengah maupun timur negara tersebut.

Hujan lebat selama tiga hari kemudian merendam jalan raya dan rel kereta api. Layanan transportasi umum akhirnya ditangguhkan untuk sementara. Banjir bandang mendesak ratusan orang mengungsi ke sekolah dan pusat kebugaran setempat.

Kabar itu memicu kritik bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan pengendalian banjir yang memadai. Yoon mengatakan, pemerintah harus merancang tindakan untuk menanggapi peristiwa serupa sambil memulihkan fasilitas dan membantu para korban.

"Saya percaya kita perlu secara aktif menggunakan teknologi digital mutakhir kita untuk terus memantau ketinggian air di semua saluran air negara, melakukan simulasi dan dengan demikian, segera mengaktifkan sistem peringatan," terang Yoon.

Kendaraan terbengkalai yang terendam banjir di jalanan saat hujan deras semalam, memblokir jalan di Seoul, Korea Selatan, Selasa (9/8/2022). Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

Menanggapi pernyataan itu, Partai Demokrat Korea (DPK) meminta pemerintahan Yoon untuk memperkuat sistem manajemen krisis. Pihaknya mengutip reaksi masyarakat yang menggambarkan situasi selama hujan lebat sebagai kekacauan.

Dalam pertemuan itu, DPK turut mengecam Yoon lantaran tetap berlindung di rumahnya saat banjir melanda. Kantor Yoon beralasan bahwa dia mengawasi tanggapan pemerintah melalui telepon.

Yoon dikatakan memberikan pengarahan kepada otoritas terkait. Dia memilih untuk tinggal di rumah demi meminimalkan keterlibatan pejabat keamanan dan protokol dalam situasi darurat.

Seorang anak laki-laki membawa payung saat melewati jalan yang tergenang air setelah hujan deras, di pasar tradisional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (9/8/2022). Foto: Kim Hong-Ji/REUTERS

Namun, para kritikus menolak argumen tersebut. DPK turut menggarisbawahi, Yoon seharusnya hadir di pusat pengendalian bencana agar bisa mengendalikan situasi dengan lebih baik.

"Presiden tidak terlihat di mana pun dalam kekacauan itu," ujar Pemimpin DPK di Majelis Nasional Korsel, Park Hong-keun.

"Ini berarti bahwa sementara orang-orang terpapar bahaya sepanjang malam, menara kontrol manajemen krisis negara tidak berfungsi," lanjut dia.