Presiden Korsel Izinkan Tentara Lepaskan Tembakan saat Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato nasional di kediaman resminya di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. Foto: Kantor Kepresidenan/Handout melalui REUTERS

Presiden Korsel yang sedang diskors, Yoon Suk-yeol, ternyata mengizinkan tentara untuk menembak jika diperlukan saat masuk ke gedung parlemen. Perintah itu dilakukan Yoon ketika memberlakukan darurat militer pada awal Desember ini.

Hal tersebut terungkap lewat laporan 10 halaman dakwaan Menhan Kim Yong-hyun. Dalam laporan itu, Yoon berjanji akan memberlakukan tiga kali darurat militer jika diperlukan.

Saat ini Yoon sedang diinvestigasi terkait darurat militer yang berujung pemakzulan dirinya dan krisis politik di Korsel.

Sebuah jendela yang dirusak oleh militer Korea Selatan terlihat di Majelis Nasional di Seoul, Rabu (4/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Atas laporan dakwaan Menhan tersebut, pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, angkat bicara pada Sabtu (28/12). Menhan Kim juga ditahan terkait darurat militer.

“Itu adalah laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat,” kata Yoon Kab-keun seperti dikutip dari Reuters.

Adapun ketika darurat militer berlaku, tentara Korsel dikerahkan ke parlemen. Ketika itu, anggota parlemen tengah membahas upaya pembatalan darurat militer.

Ketika menyerbu parlemen, tentara bersenjata lengkap memanjat pagar, memecahkan jendela, sampai mendarat dengan heli di lingkungan parlemen.

Polisi berjaga setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di depan gerbang utama Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Pada laporan itu pula terungkap bahwa Yoon memerintahkan tembak langsung bila diperlukan demi memuluskan tentara masuk ke gedung parlemen.

Terungkap pula bahwa Yoon sudah berencana memberlakukan darurat militer dengan pihak terkait sejak awal Maret ini.

Kini, Yoon sudah meminta maaf atas tindakan memberlakukan darurat militer. Dia berjanji tak akan memberlakukan darurat militer di masa depan.