Presiden Palestina Bertemu Menlu AS, Singgung Genosida Israel ke Gaza

6 November 2023 0:59 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melambaikan tangan saat akan berangkat menuju Israel di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, AS,  Rabu (11/10/2023). Foto: Jacquelyn Martin/POOL/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melambaikan tangan saat akan berangkat menuju Israel di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, AS, Rabu (11/10/2023). Foto: Jacquelyn Martin/POOL/AFP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menerima kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di tengah serangan Israel terhadap Gaza, Minggu (5/11).
ADVERTISEMENT
Dilansir Al arabiya News, dalam pertemuan itu Abbas mendesak AS menghentikan genosida Israel terhadap warga Gaza.
“Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan genosida dan kehancuran yang diderita rakyat Palestina di Gaza akibat mesin perang Israel, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional,” kata Abbas kepada Blinken di Ramallah, dalam sambutannya yang disiarkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara saat acara tingkat tinggi untuk memperingati peringatan 75 tahun Nakba di markas besar PBB di New York pada 15 Mei 2023. Foto: Ed Jones/AFP
Blinken melakukan kunjungan mendadak ke Tepi Barat yang diduduki pada hari Minggu dan bertemu dengan presiden Otoritas Palestina.
Blinken dan Mahmoud Abbas bertemu di kota Ramallah, Tepi Barat, ibu kota de facto Palestina, pada kunjungan keduanya ke wilayah tersebut. Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak pejuang Hamas Palestina melancarkan serangan mendadak ke Israel selatan pada 7 Oktober.
ADVERTISEMENT
Abbas mengatakan kepada Blinken bahwa harus ada “gencatan senjata segera” dan bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Jalur Gaza.
Sementara itu, Blinken mengatakan kepada Abbas bahwa warga Palestina di Gaza “tidak boleh dipindahkan secara paksa,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.