PRIMA Nilai Kebijakan Prabowo-Gibran Nasionalis, Progresif, dan Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sudah berjalan empat bulan ini, telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berwatak nasionalis, progresif, dan kerakyatan.

Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono mengatakan, arah dan tujuan pemerintah saat ini adalah transformasi bangsa. Perubahan signifikan tidak hanya terjadi pada hal-hal suprastruktur seperti politik dan budaya, melainkan juga pada basis struktur ekonomi-politik.

Menurut dia, ekonomi Indonesia sedang bergerak dari keadaan ketergantungan; de-industrialisasi; rente dan ekstraktif; inefisiensi dan koruptif, serta timpang akibat eksploitasi menuju negara yang berdaulat, berdikari, terindustrialisasi, produktif, efisien dan sejahtera.

“Presiden dengan tegas menyebut kebijakan ekonomi mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Saya menilai bahwa ini langkah kebijakan yang bukan hanya sekadar kegiatan yang berjalan terpisah melainkan satu-kesatuan pembentuk sistem yang saling berkaitan dan mengarah pada corak tertentu dari perkembangan masyarakat Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Agus Jabo juga menyampaikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah konsolidasi kapital untuk kepentingan pembangunan.

“Dengan kewenangan mengelola aset bernilai lebih dari 14 ribu triliun rupiah, Danantara akan menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBN,” kata dia.

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono. Foto: Dok. Istimewa

Tidak hanya itu, lanjut dia, Prabowo juga telah memutuskan untuk menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 100 persen dalam jangka waktu minimum satu tahun di perbankan dalam negeri.

Keputusan tersebut merupakan kelanjutan yang lebih maju dari Keputusan Presiden ke-7 Jokowi yang mewajibkan penyimpanan DHE di dalam negeri sebesar 30 persen selama paling kurang 3 bulan.

“Selain bermanfaat untuk menjaga stabilitas mata uang, DHE juga bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri serta untuk melakukan impor kapital. Untuk hasil yang lebih optimal ke depannya, DHE bahkan bisa diatur untuk wajib disimpan 100 persen di bank dalam negeri tanpa batas waktu,” imbuh Agus Jabo.

Agus Jabo menambahkan, Prabowo juga akan membangun koperasi dan pergudangan yang berisi kebutuhan masyarakat di 70 ribu desa dengan menggunakan anggaran dari dana desa.

Tidak hanya itu, di sektor pendidikan, selain memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, Pemerintah juga akan memperbaiki 330 ribu sekolah.

Berkaitan dengan hal itu, Ia menegaskan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, kebijakan ekonomi yang tepat dan kepemimpinan nasional yang kuat adalah kunci.

“Kebijakan ekonomi yang tepat pada prinsipnya adalah dengan mendorong dan meningkatkan produktivitas rakyat lewat berbagai instrumen sehingga terbuka lapangan kerja dan meningkat kesejahteraan, berupaya keras memberantas korupsi, serta membatasi tingkat eksploitasi kapitalisme yang mengakibatkan kesenjangan sosial,” tutupnya.