Prioritas 100 Hari Kerja Pramono: Jadikan Taman Kota di Jakarta Buka 24 Jam

Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Universitas Indonesia, Sabtu (11/1/2025). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, akan membuat taman kota di Jakarta buka hingga malam hari. Ini menjadi prioritasnya dalam 100 hari kerja.

"Saya akan memprioritaskan seperti yang saya sampaikan untuk taman yang selama ini hanya buka sampai jam 6 sore, akan kami, di beberapa taman yang utama, yang besar akan kami buka 24 [jam]," ujar Pramono Anung usai menghadiri upacara pengukuhan doktoral di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (11/1).

Politikus senior PDIP itu mengatakan taman dibuka hingga malam agar bisa menjadi opsi tempat bagi masyarakat untuk melepas penat setelah lelah seharian bekerja.

Akan tetapi, Pramono mengatakan kebijakan itu hanya akan berlaku pada taman kota bukan tempat wisata yang memiliki taman, seperti Monas.

"Misalnya taman yang ada di Tebet. Itu yang saya alami sendiri pada waktu itu saya lagi sosialisasi, jam setengah 6 sudah disuruh berhenti tutup padahal itu kan taman yang bisa orang setelah pulang kerja bisa melakukan healing di sana, mereka bisa bersilaturahmi, menerima tamu di sana. Pokoknya intinya akan kami buat menjadi menarik," ujar mantan Sekretaris Kabinet tersebut.

Selain soal jam operasional taman kota dalam 100 hari kerja, Pram juga akan mengunjungi kembali sejumlah tempat yang pernah ia datangi saat kampanye untuk memenuhi janjinya menyelesaikan berbagai masalah di sana.

"Saya betul-betul ingin menata Jakarta dari bawah dan itu akan saya lakukan. Mudah-mudahan problem yang paling banyak dikeluhkan adalah tentang KJP, itu akan kita tata kembali, termasuk KJMU untuk mahasiswa unggul sehingga Jakarta dengan APBD Rp 91 T betul-betul bisa memberikan manfaat bagi warganya," tutur Pram.

KPU Jakarta telah menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Sementara untuk pelantikannya masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres), namun bila tidak ada perubahan akan digelar pada 7 Februari 2025.

“Ya di tingkat provinsi biasanya yang melantik presiden. Yang pasti dari pemerintah di pusat. Kita tunggu aja pengumuman di pemerintah pusat tentang Keppres 80 ada perubahan atau tidak ya. Di Keppres 80 pelantikan terjadwal 7 Februari tahun 2025,” ujar Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, di Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada Kamis (9/1).