Pro-Kontra Mobil Menteri Seharga Rp 152 M

Mobil dinas Menteri Foto: dok. Istimewa

Pemerintah menyediakan anggaran hingga Rp 152 miliar untuk pengadaan mobil baru bagi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dana tersebut, diambil dari APBN tahun 2019.

Asdep Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono menyebut mobil yang akan digunakan para menteri tersebut adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Mobil itu akan menggantikan Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan menteri kabinet sebelumnya.

Namun, terdapat pro dan kontra pengadaan mobil baru bagi 101 pejabat setingkat menteri serta pimpinan lembaga negara. Sebagian menilai, pengadaan mobil baru tersebut belum ada urgensinya, sementara sebagai lainnya menilai mobil lama sudah terlalu sering rusak dan perlu diganti.

Pro

Mobil dinas Menteri Foto: dok. Istimewa

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, selama ini banyak mobil menteri yang sudah tak layak pakai. Mulai dari pendingin ruangan yang tak beroperasi hingga kondisi mesin yang sering panas.

"Kalau mobil menteri saya dengar sudah tidak layak jalan ya. Ada yang AC-nya mati, ada yang mobilnya mesinnya panas dan lain-lain," kata Heru di Kantor Bekraf, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan, menurutnya, banyak mobil menteri yang sering mogok.

“Mobil itu udah pada (sering mogok, -red), mobil presiden itu sudah mogok berapa kali masih itu aja yang diomongin heran saya,” katanya saat ditemui di Gedung BPK RI, Jakarta, Jumat (23/8).

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mempermasalahkan anggaran sebesar Rp 152 miliar untuk pengadaan mobil baru bagi menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, mobil yang saat ini digunakan para menteri sudah dipakai sejak 10 tahun yang lalu.

"Tentu ada pertimbangan ya. Kalau tidak salah mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu. Kalau tidak salah harusnya pada periode yang lalu akan diganti," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

"Waktu itu sudah dipersiapkan oleh Pak SBY. Saya masih ingat waktu itu ada beritanya tahun 2014, tapi justru Pak Jokowi yang menolak kan. Akhirnya lelang yang dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY itu dibatalkan," lanjutnya.

Kontra

Politikus Partai Demokrat Roy Suryo. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Politikus Partai Demokrat Roy Suryo menilai penggunaan anggaran Rp 152 miliar untuk mobil baru menteri kurang tepat. Menurutnya, lebih baik pemerintah menggunakan jasa sewa mobil saja daripada membeli mobil baru.

"Bagi saya sangat tidak worth it untuk membeli mobil baru, lebih baik adalah menggunakan jasa rental, rental atau pemerintah menyewa. Apalagi Pak Jokowi terkenal orang yang efisien praktis gitu. Kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang bisa saja mungkin kinerjanya kurang bagus bisa saja diganti," ujar Roy di Gedung DPR, Senayan, Kamis (22/8).

Sementara itu, Ketua DPP PAN Yandri Susanto malah merasa heran, mengapa tender dilakukan saat ini. Padahal, Presiden Jokowi saat ini belum mengetahui berapa jumlah menteri di kabinetnya kelak.

Yandri Susanto, ketua DPP PAN. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Kita enggak tahu jumlah kabinet Pak Jokowi ini berapa orang, masa sudah tender mobil ya kan. Orangnya saja belum tahu jumlahnya, berapa orang yang akan pakai mobil itu belum tahu. Kenapa masih tender? Enggak kepagian tuh," ucap Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Sedangkan menurut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, pengadaan itu belum mendesak untuk direalisasikan di tengah ekonomi negara yang belum stabil. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat saja.

"Kalau uang itu digunakan untuk beasiswa misalnya, untuk anak-anak unggulan atau untuk membantu sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB atau Sulteng, itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas," pungkas Hidayat.