Pro-Kontra Wacana Pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia

Ilustrasi ISIS Foto: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS di Suriah menuai pro dan kontra. Wacana ini bermula dari pernyataan Menag Fachrul Razi dalam sebuah acara beberapa waktu lalu, yang kemudian kemudian terus berkembang.

Publik khawatir pemahaman ideologi WNI eks ISIS yang nanti dipulangkan justru tak berubah.

Berikut beberapa kalangan yang pro dengan wacana tersebut;

Fadli Zon saat menghadiri peluncuran buku di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulangkan 600 orang eks simpatisan ISIS di Suriah ke Indonesia.

Menurut Fadli, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan WNI eks ISIS itu ke jalan yang benar. Karena hal itu merupakan kewajiban negara melindungi warganya.

“Harus ada usaha untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar sebagai warga negara dan harus difasilitasi, jangan mereka diabaikan karena kita punya kewajiban konstitusional lindungi tiap warga negara Indonesia,” ucap Fadli, Rabu (5/2).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung wacana memulangkan 600 WNI di Suriah yang sempat bergabung dengan ISIS ke Indonesia. Menurut Bamsoet, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap WNI berada.

Namun, ia ingin pemerintah menjamin keamanan negara dari ancaman radikalisme yang ada. Untuk itu, Bamsoet meminta pemerintah mempertimbangkan matang rencana tersebut.

"Kami di MPR mendorong karena tanggung jawab di mana pun mereka berada adalah tanggung jawab negara. Sejauh penanganannya sesuai rambu-rambu keamanan negara dan ancaman radikalisme," kata Bamsoet.

"Menurut saya merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana, kalau perlu di-support. Kami mendukung rencana ini sejauh itu sudah dipertimbangkan masak-masak, terkait dengan ancaman pengaruh radikalisme," lanjut dia.

Selain tokoh-tokoh yang pro secara penuh, beberapa kalangan juga mendukung namun memberikan sejumlah syarat. Mereka di antaranya;

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Komisi I DPR Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mengatakan perlu dilakukan reideologi terhadap WNI eks ISIS itu. Sebab menurut dia, 600 orang itu pernah terpapar paham ISIS.

“Setahu saya sekitar 600 orang mereka telantar di Suriah, namun demikian mereka sudah beralih ideologi dari Pancasila ke ISIS, yang ingin mendirikan negara Islam. Oleh karena itu kalau mereka ingin dikembalikan Indonesia, perlu dilakukan reideologi oleh BNPT oleh BIN,” ucap Syaifullah.

Politisi PPP ini juga menyarankan agar pemerintah menyiapkan program bela negara khusus WNI eks ISIS itu. Hal itu, lanjut dia, perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran paham radikal ke masyarakat Indonesia.

Jimly Asshiddiqie usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jumat (11/10/2019). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah mencabut paspor WNI eks ISIS.

"Memang sebaiknya kalau terbukti mereka ikut perang, mereka ikut bekerja untuk pasukan perang negara lain itu sudah memenuhi syarat dicabut paspornya. Jadi saya sarankan cabut dulu paspornya," kata Jimly.

"Iya dicabut dulu (paspornya) biar ada punishment. Kalau enggak, enggak ada efek jera," sambungnya.

Jimly juga menyarankan pemerintah untuk menyiapkan tes lanjutan untuk WNI eks ISIS yang berkeinginan kembali ke Indonesia.

"Saya rasa perlu ada tes khusus tapi untuk tindakan yang sifatnya mendidik. Kalau dia ingin kembali lagi ada syarat-syaratnya termasuk tes. Jadi bukan cuma selembar kertas tapi juga ada tes," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil. Foto: Antara/Ajat Sudrajat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil buka suara menanggapi rencana Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang akan memulangkan sekitar 600 WNI eks simpatisan ISIS dari Suriah.

Emil menegaskan Pemprov Jabar masih menunggu instruksi dari Presiden Jokowi terkait pemulangan mereka. Hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Pemda hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Per hari ini saya belum ada kejelasan bagaimana penanganan pemulangan WNI yang dulu masuk ke ISIS di Suriah atau di mana-mana, kami belum," ungkap Emil.

Ilustrasi ISIS. Foto: AFP PHOTO / Ahmad Al-Rubaye

Kang Emil menuturkan jika kelak opsi pemulangan yang dipilih pemerintah, ia berharap WNI eks ISIS dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasa dan turut membantu memajukan bangsa dengan berpedoman Pancasila.

Mantan Wali Kota Bandung itu memastikan Pemprov Jabar akan menerima kedatangan mereka.

"Tapi kami intinya ingin warga kami hidup normal seperti biasanya membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila tentunya. Iyalah (akan diterima), kan warga sendiri. Asal insyaf dan tidak lagi melakukan kegiatan ilegal," tutur Emil.

Sementara dari pihak yang kontra, kebanyakan datang dari pemerintah, yakni mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Presiden Jokowi pun ikut buka suara.

Menko Polhukam, Mahfud MD (kanan) di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (5/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah hingga saat ini belum mengambil keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS dari Suriah. Mahfud mengatakan, pemerintah masih melakukan analisis terkait dampak pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia

"Pilihannya dipulangkan atau tidak, karena ada mudarat juga. Kalau dipulangkan itu nanti bagaimana deradikalisasinya dan kemudian penerjunannya ke tengah masyarakat ketika merasa secara psikologis terisolasi oleh sikap-sikap masyarakat. Nanti kan bisa jadi masalah baru kan," tutur Mahfud.

Mahfud berpandangan, jika memang harus dipulangkan, ratusan WNI itu akan membuat masalah baru di Indonesia.

"Mulai dari mudaratnya, kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah disini, bisa menjadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (Ratas) terkait evakuasi WNI dari China di Halim Perdanakusumah, Jakarta. Foto: Dok. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menanggapi soal usulan pemulangan 600 WNI eks ISIS di Suriah. Jokowi menegaskan pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan WNI itu atau tidak.

Presiden Jokowi mengatakan, jika secara pribadi ditanya, dia enggan menerima kembali WNI eks ISIS itu ke Indonesia.

"Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan," ucap Jokowi.

Jokowi menyebut, pemerintah akan membahas perihal ratusan WNI di luar negeri itu dalam rapat terbatas (ratas). Hasil ratas itu akan memutuskan, apakah WNI itu dipulangkan atau tidak.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses, plus dan minusnya," katanya.