Problem Pilkada Bali: Calon Pemimpin Itu-itu Saja, Ekonomi Begitu-begitu Saja

Ilustrasi tinta di jari usai ikut Pemilu 2024. Foto: Shutterstock

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kota Denpasar ternyata rendah sejak tahun 2015 lalu, yaitu sekitar 50 persen setiap Pilkada. Berikut datanya:

Pilwali 2015: 56 persen

Pilgub 2018: 58 persen

Pilwali 2020: 54 persen

"Pilwali 2020 di mana diselenggarakan saat pandemi COVID-19 kembali turun ke 54 persen," kata Ketua KPU Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggraeni, Selasa (25/6).

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar dikategorikan rendah, target partisipasi masyarakat yang ditetapkan KPU RI pun cuma sebesar 81 persen dan KPU Bali 75 persen.

Pemimpin Tak Bawa Pengaruh Ekonomi

Dewa Ayu mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan KPU Kota Denpasar tahun 2021 lalu, ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah masyarakat meyakini pemimpin terpilih tidak memberikan pengaruh secara ekonomi. Faktor lainnya adalah masyarakat tidak memiliki waktu menggunakan hak pilihnya ke TPS karena berbenturan dengan jadwal kerja.

"Siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin Kota Denpasar tidak berpengaruh secara ekonomi kepada warga Kota Denpasar," katanya.

Calonnya Itu-itu Saja

Selanjutnya, paslon yang berkonstelasi itu salah satunya merupakan incumbent yang memiliki figur kuat, sehingga masyarakat meyakini si paslon pasti menang walau tidak menggunakan hak pilihnya.

Hal ini misalnya politikus Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra atau Rai Mantra pernah menjabat Wali Kota Denpasar tahun 2008-2010 menggantikan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang menang dalam Pilgub 2008.

Rai Mantra kembali menduduki posisi Wali Kota Denpasar pada 2010-2015 dan 2016-2021 bersama wakilnya IGN Jaya Negara. Pada tahun 2021, posisi Rai Mantra digantikan oleh Jaya Negara.

Jaya Negara masih pada posisi itu hingga Pilwali 2020 didampingi Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa. Keduanya berencana kembali menjadi paslon untuk Pilkada 2024.

Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraeni. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

KPU Kota Denpasar telah mengatur strategi meningkatkan partisipasi masyarakat. Yakni, meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi Pilkada ke desa, sekolah dan kampus.

Mengimbau perusahaan dan lembaga publik agar mengatur sistem kerja agar karyawan memiliki kesempatan menggunakan hak pilih.

"Misalnya di rumah sakit ada pergantian shift dari pukul 07.00 WITA digeser ke pukul 09.00 WITA sehingga sebelum bekerja karyawan bisa menggunakan hak pilih atau alternatif kedua, mengurus surat pindah memilih," katanya.

KPU mengimbau peserta pemilih mengusung figur baru dan menarik dalam Pilwali dan Pilgub. KPU Denpasar tetap optimistis partisipasi masyarakat naik sampai 70 persen mengingat Pilkada digelar serentak.

"Kita juga akan sosialisasi kepada peserta pemilu kita harapkan bisa menghadirkan atau mengusulkan para calon pemimpin di kota denpasar atau di tingkat provinsi memang menjual," sambung Anggota KPU Denpasar Randy Gugas.