Profil 3 Hakim PN Jakpus yang Perintahkan KPU Tunda Pemilu 2024

2 Maret 2023 20:37 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi pemilu. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pemilu. Foto: SONNY TUMBELAKA/AFP
ADVERTISEMENT
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima setelah gagal sebagai peserta Pemilu 2024. Dalam salah satu poin putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU sebagai tergugat menunda Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
"Dalam pokok perkara menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya," bunyi putusan PN Jakpus dikutip Kamis (2/3).
Lalu pada amar putusan poin 5 disebutkan:
Perkara dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu diajukan pada 8 Desember 2022 setelah Partai Prima dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024.
Vonis diketok pada 2 Maret 2023 dengan Ketua Majelis hakim T. Oyong dengan anggota hakim H.Bakri dan Dominggus Silaban.
Berikut profil tiga majelis hakim itu:

T. Oyong

Hakim T Oyong. Foto: PN Sarolangun
Sebelum dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim T Oyong sebelumnya bertugas di PN Medan. Selama karirnya, ia sudah pernah bertugas di sejumlah pengadilan negeri. Dari Sarolangun, hingga Ambon.
Pada 2010, T. Oyong atau lengkapnya Tengku Oyong pernah diperiksa Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
ADVERTISEMENT
Bertugas PN Jakpus, Oyong juga pernah menangani gugatan yang dilayangkan anggota DPD RI, Fadel Muhammad, terhadap Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tergugat I dan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, sebagai tergugat II. Gugatan itu terkait pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.
Saat itu, Oyong menjadi Hakim Anggota bersama Adeng Abdul Kohar dengan Hakim Ketua Bakri. Saat itu, gugatan Fadel ditolak. PN Jakpus menyatakan tidak memiliki wewenang mengadili Surat Keputusan DPD RI atas hasil Sidang Paripurna Lembaga Negara tersebut.
Di PN Jakpus, T Oyong menjabat sebagai hakim madya utama dengan pangkat dan golongan Pembina Utama Muda.

H. Bakri

Hakim H. Bakri. Foto: PN Jakarta Pusat
Bertugas di PN Pusat, Hakim H. Bakri menjabat sebagai Hakim Utama Muda dengan pangkat Pembina Utama Madya.
ADVERTISEMENT
Sama seperti Oyong, kasus yang ditangani Bakri yang sempat disorot media adalah gugatan Fadel terhadap La Nyalla Mattalitti.
Saat itu Bakri menjadi Hakim Ketua.

Dominggus Silaban

Hakim Dominggus Silaban. Foto: PN Jakarta Pusat
Sebelum di PN Jakarta Pusat Dominggus Silaban bertugas di PN Medan.
Di Medan, ia terkenal banyak menangani kasus narkoba. Salah satu mengadili kasus kurir sabu dengan terdakwa Roni Patrisco Pane. Dominggus menjatuhkan vonis kepada Roni karena dinilai terbukti jadi kurir sabu seberat 98,37 gram.
Bertugas di PN Jakpus, Dominggus menjabat sebagai hakim utama muda dengan pangkat Pembina Utama Madya.

Tanggapan KY

Komisi Yudisial (KY) ikut memantau adanya polemik yang terjadi akibat putusan tersebut. Namun, KY menyatakan kewenangan mereka terkait perilaku hakim.
Juru bicara KY, Miko Ginting, menyebut pihaknya memahami bahwa putusan ini akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Terutama di tengah gejolak wacana penundaan Pemilu yang sempat berhembus.
ADVERTISEMENT
"KY domainnya adalah dugaan pelanggaran perilaku hakim. Jadi bukan substansi putusan. KY tidak bisa menilai baik atau buruk, benar atau salahnya, suatu putusan. Meskipun tentu putusan bisa menjadi pintu masuk apakah ada dugaan pelanggaran perilaku atau tidak, tetapi yang diuji oleh KY bukan substansi putusan hakim," kata Miko Ginting, Kamis (2/3).