Profil 3 Hakim Tersangka Suap Vonis Kasus Ekspor CPO

Konferensi Pers Penetapan Tersangka Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta di Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Sabtu (12/4). Foto: Abid Raihan/kumparan

Kejagung RI menetapkan tiga hakim yang mengurus kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) periode Januari 2021-Maret 2022. Mereka adalah hakim ketua Djuyamto serta dua hakim anggota, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom.

Mereka diumumkan sebagai tersangka pada Senin dini hari (14/4). Mereka bertiga diduga mendapatkan uang suap Rp 22,5 miliar dari mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta—yang juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini—untuk memberikan vonis lepas kepada tiga terdakwa grup korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Atas putusan lepas itu, ketiga grup korporasi dibebaskan dari denda Rp 17 triliun.

Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta ditangkap Kejagung RI, Sabtu (13/4). Foto: Abid Raihan/kumparan

Adapun Arif mendapatkan suap sebesar Rp 60 miliar dari seorang panitera PN Jakarta Utara yang saat penanganan kasus merupakan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan. Suap itu diberikan kepada Wahyu dari dua orang pengacara grup korporasi itu, Marcella Santoso dan Ariyanto.

Berikut adalah profil ketiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas pada 19 Maret 2025:

Djuyamto

Hakim Djuyamto saat digiring ke mobil tahanan Kejagung. Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Saat ditetapkan tersangka, Djuyamto merupakan hakim di PN Jakarta Selatan. Djuyamto merupakan lulusan S1 dan magister hukum di Universitas Sebelas Maret Solo.

Pria kelahiran Kartasura, 18 Desember 1967, itu memulai kariernya di Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tahun 2002. Ia kerap berpindah-pindah tugas ke berbagai PN hingga Mahkamah Agung, sampai akhirnya ke PN Jakarta Selatan.

Kasus Air Keras Novel Baswedan hingga Hasto

Sebagai hakim, Djuyamto terlibat dalam berbagai kasus penting. Ia pernah menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dengan hukuman 1,5-2 tahun penjara pada tahun 2019 lalu.

Selain itu, ia juga menjadi bagian dari majelis hakim dalam kasus perintangan penyidikan terkait pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, yang melibatkan Brigjen Hendra Kurniawan dan lainnya.

Terbaru, Djuyamto merupakan hakim Praperadilan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan kasus Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Praperadilan Hasto ditolak olehnya.

Menurut laporan LHKPN KPK, Djuyamto memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,9 miliar. Laporan ini terakhir kali diberikannya pada Desember 2024.

Agam Syarief Baharudin

Agam Syarief Baharudin. Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pria ini lahir di Bogor pada 24 Maret 1969. Dilansir dari laman IKAHI, ia kini menjabat sebagai hakim tingkat pertama di PN Jakarta Timur.

Ia merupakan lulusan Magister Hukum di Universitas Sebelas Maret Solo.

Sepanjang kariernya, Agam sering berpindah-pindah tugas. Ia pernah menjabat ketua PN Demak dan menjabat di berbagai PN lainnya di wilayah Jawa Timur.

Kasus Rizieq

Salah satu kasus tenar yang pernah ditanganinya adalah perkara kerumunan massa di Megamendung dengan terdakwa Habib Rizieq, di mana beliau berperan sebagai anggota majelis hakim.

Berdasarkan LHKPN KPK, Agam memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,3 miliar. Laporan ini terakhir diberikannya pada Desember 2024.

Ali Muhtarom

Ali Muhtarom. Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pria ini lahir di Jepara pada 25 Agustus 1972. Saat ditetapkan tersangka, ia merupakan hakim Ad Hoc Tipikor di PN Jakarta Pusat.

Ia merupakan lulusan S1 hukum di Universitas Darul Ulum pada tahun 1995. Lalu, ia mendapatkan gelar Magister Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada tahun 2015.

Tak banyak yang ditemukan terkait sepak terjang Ali di ranah Tipikor. Namun, diketahui ia lah hakim yang menangani perkara dugaan korupsi yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Terbaru, Ali sudah digantikan oleh hakim lain dalam perkara Tom Lembong oleh Mahkamah Agung (MA) usai penetapan tersangkanya.

Berdasarkan LHKPN KPK, harta kekayaan Ali sebesar Rp 1,3 miliar. Laporan ini terakhir diberikannya pada Desember 2024.

Pembagian Uang 3 Hakim

Terdapat 2 kali pembagian uang terkait suap vonis bebas kasus CPO itu. Rp 4,5 miliar dan Rp 18 miliar.

Untuk yang Rp 4,5 miliar, telah dibagi-bagi ke 3 hakim.

Begitu juga yang Rp 18 miliar, dibagi-bagi ke 3 hakim dengan rincian:

Namun, rincian tersebut bila ditotal maka jumlahnya Rp 15,5 miliar. Masih ada Rp 2,5 miliar belum diketahui ke mana.