Profil 5 Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Jokowi. Pengajuan itu dilakukan Lili saat tengah dihadapkan dengan sidang dugaan pelanggaran etik penerimaan akomodasi dan tiket nonton MotoGP Mandalika dari sebuah BUMN.

Menurut Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini, Jokowi disebut telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Lili. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut Lili sudah tak menjabat lagi per 11 Juli 2022 ini.

Lantas siapa yang nantinya akan mengisi posisi Lili?

Hasil akhir voting capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Jumat (13/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Merujuk pada UU KPK, Presiden akan mengajukan calon pengganti Lili Pintauli ke DPR. Calon dipilih dari 5 orang capim KPK yang tidak dipilih oleh DPR.

Pada seleksi capim KPK periode 2019-2023, Jokowi mengirimkan 10 nama calon ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Lima di antaranya tidak terpilih.

Namun, kini mereka punya kesempatan untuk menggantikan Lili Pintauli. Berikut kelima nama calon itu beserta profilnya:

Roby Arya Brata

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roby Arya menjalani uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Roby merupakan Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Setkab.

Sebelum itu, ia pernah menempati sejumlah posisi. Seperti Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi pada 2008-2010. Ia juga tercatat sebagai dosen program pascasarjana Fakultas Ekonomi UI.

Roby bukan orang baru yang bersinggungan dengan KPK. Pada seleksi Pimpinan KPK period 2015-2019, ia sempat mendaftar, tapi gagal lolos. Hal itu terulang pada percobaannya di 2019-2023. Langkah Roby terhenti di DPR.

Ia pernah mencoba melamar ke KPK untuk jabatan Sekjen. Namun, ia tak berhasil lolos.

Dalam seleksi uji publik calon pimpinan KPK 2019-2023, Roby sempat menyoroti hubungan antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan yang pasang surut.

Untuk menghindari itu, Roby pada saat uji publik tersebut mencetuskan sebuah gagasan agar KPK tidak lagi mengusut kasus korupsi di tubuh Polri dan Kejaksaan.

Sigit Danang Joyo

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sigit Danang Joyo saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Pada saat pemilihan calon pimpinan KPK 2019-2023, Sigit menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia sudah berkecimpung di dunia hukum dan keuangan lebih dari 17 tahun. Berbekal pengalaman itu, ia maju sebagai capim KPK.

Dikutip dari majalah elektronik internal Direktorat Jenderal Pajak INTAX Edisi VII 2019, Sigit juga tercatat pernah menjadi mantan Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bidang hukum Ditjen Pajak. Ia merupakan lulusan S-2 dari Universitas Paris 9 dan Paris 1 Sorbonne.

Dalam wawancara terbuka di seleksi capim KPK 2019-2023, Sigit pernah mengaku hendak mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bila terpilih menjadi komisioner. Sigit menilai, RUU tersebut akan efektif untuk meningkatkan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi.

I Nyoman Wara

Calon pimpinan KPK I Nyoman Wara menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019) malam. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Wara merupakan seorang auditor senior. Saat mendaftar sebagai capim KPK 2019-2023, dia tengah menjabat sebagai Auditor Utama Investigatif BPK RI.

Dalam laman Linkedin-nya, Wara juga pernah menjadi kepala BPK wilayah Banten dan staf ahli bidang pemeriksaan investigatif BPK.

Pada tahun 2018, dia pernah menjadi ahli auditor BPK dalam kasus BLBI yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung di Tipikor Jakarta. Kini status tersebut sudah inkrah di pengadilan. Syafruddin divonis lepas.

Johanis Tanak

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Johanis Tanak merupakan satu-satunya jaksa yang masuk 10 besar calon pimpinan KPK 2019-2023. Saat itu dia masih menjabat Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Dia pun pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 2020. Kini ia telah pensiun.

Johanis juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (2014), serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada (2016).

Tanak merupakan alumnus Fakultas Hukum Unhas tahun 1983 dan pada Juni 2019 lalu ia lulus disertasi untuk mendapatkan Gelar Doktor Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

Luthfi K. Jayadi

Luthfi Jayadi Kurniawan saat mengikuti tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Luthfi merupakan salah satu aktivis antikorupsi yang mengikuti seleksi calon pimpinan KPK pada 2019-2023. Ia merupakan pendiri Malang Corruption Watch (MCW).

Selain sebagai aktivis, ia juga berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada saat uji publik pimpinan KPK 2019-2023, banyak ide-ide mengenai pencegahan korupsi yang bersifat horizontal yang ia kemukakan.

Namun, pada tahap wawancara terbuka itu, Luthfi sempat dicecar pengetahuannya terkait UU Tipikor. Ia pun mengaku tidak terlalu memahaminya, tapi siap untuk belajar. Saat itu, dia tak bisa menjelaskan perbedaan pasal 5 dan 12 UU Tipikor.