Profil 6 Tokoh yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional oleh Jokowi di 2020
PerbesarPresiden Jokowi akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa Indonesia. Gelar tersebut akan diberikan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
Menurut Mensos Juliari Batubara, enam tokoh tersebut berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ia memastikan, pemilihan tokoh tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku, baik dari pihak Kemensos maupun Dewan Pemberian Gelar dan Tanda Kehormatan.
"Jadi itu adalah 6 calon penerima gelar Pahlawan Nasional 2020 yang akan disampaikan langsung oleh Pak Presiden di Istana Negara, 10 November setelah upacara ziarah nasional," kata Mensos dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (6/11)
Berikut profil enam Pahlawan Nasional tersebut:
Sultan Baabullah
Sultan Baabullah barangkali merupakan sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku. Penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku ini dikenal karena berhasil mengusir Portugis dan membawa kesultanan tersebut ke puncak kejayaan di akhir abad ke-16.
Setelah kepergian Portugis, Sultan Baabullah megambil alih Benteng São João Baptista dan menggunakannya sebagai istana kediaman. Ia juga memperkuat pertahanan di benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Gammalamo.
Di bawah perlindungan Babullah, kapal dagang dari Malaya bisa singgal di Ternate dan memastikan arus niaga dengan kawasan sekitar dan Eropa tetap diawasi dengan ketat. Ia juga mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh orang Eropa yang singgah di Ternate untuk melepas topi dan sepatu mereka sebagai pengingat.
Kombinasi sosiopolitik agama Islam, ditambah dengan kekalahan Portugis yang meninggalkan sejumlah persenjataan, serta harga cengkeh yang melonjak, membuat Ternate merajai jalur rempah. Di awal pemerintahannya saja, Babullah sudah mengirimkan Buru, Seram, dan sebagian wilayah Ambon.
Berdasarkan daftar yang disusun Spanyol, wilayah yang ditaklukkan Ternate juga meliputi Mindanao, Kepulauan Papua atau Raja Ampat, Bima, hingga Kore di Sumbawa. Karena luas wilayah kekuasaan yang berhasil ia taklukkan, ahli geografi Belanda Francois Valentijn menyebut Babullah dengan nama "Penguasa 72 Pulau."
Machmud Singgirei Rumagesan
Machmud Singgirei Rumagesan adalah raja dari wilayah Sekar --yang sekarang menjadi Fakfak-- dengan gelar Raja Al-Alam Ugar Sekar. Meski Sekar bukan kerajaan besar, bahkan hanya wilayah admistratif dari Kerajaan Tidore, namun bukan berarti peran Rumagesan menjadi kecil.
Pada tahun 1898, karena Kesultanan Tidore sudah tak lagi memanfaatkan pajak dari Papua Barat, Belanda lalu mencoba mengambil alih dan membangun perekonomian daerah dengan mempekerjakan buruh untuk perusahaan Maatschapijj Colijn. Saat itu, Rumasegan menjadi orang yang menentang keras dan meminta Belanda, yang selama ini sewenang-wenang dalam membayarkan gaji tenaga kerja, untuk memenuhi syarat yang diajukan raja.
Friksi antara pemerintah Belanda dengan Rumasegan pun muncul akibat masalah upah pekerja yang tidak adil. Akibatnya, pda tahun 1934, Rumasegan dan 73 pengikutnya ditangkap oleh pemeirntah kolonial. Rumasegan diasingkan ke Saparua selama 15 tahun, sedangkan para pengikutnya dipenjara hingga 10 tahun.
Namun, ini bukan terakhir kalinya Rumasegan dijebloskan ke penjara oleh Belanda. Saat Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia pasca-proklamasi, Rumasegan yang tidak setuju dengan hal itu lalu menurunkan bendera Belanda pada 1 Maret 1946 sebagai bentuk demonstrasi.
Ia bahkan berencana untuk melawan tentara Belanda lagi dan berhasil mengumpulkan 40 senjata. Sayangnya, belum sempat beraksi, ia keburu ditangkap dan dijebloskan dari satu penjara ke penjara lain. Di penjara, Rumasegan justru menyebarkan paham pentingnya kemerdekaan kepada para napi.
Setelah Rumasegan bebas, ia lalu bertemu Presiden Sukarno untuk menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Indonesia. Ia juga menegaskan akan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda seperti pulau-pulau lain di Indonesia dengan mendirikan Gerakan Revolusi Tjendrawasih Irian Barat atau GTRIB.
Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
Pada 29 September 1945, Presiden Sukarno menunjuk Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Saat itu, Soekanto yang merupakan pemimpin kepolisian RI pertama sepanjang sejarah Indonesia, punya misi penting mengubah mental kepolisian kolonial di seluruh wilayah RI dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah pada masa pendudukan Hindia-Belanda.
Awal kariernya tak terlalu mulus. Soekanto harus memulai jabatan barunya dari nol. Tanpa kantor, tanpa staf, dan tanpa punya wewenang formal karena tugasnya hanya melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie.
Selama 14 tahun menjabat, Soekanto dikenal sebagai sosok yang visioner, disiplin, jujur, dan konsisten dalam membangun Polri. Setelah purna-tugas, pada masa Orde Baru, Soekanto ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Dewan Pertimbangan Agung bersama 11 orang lainnya hingga diberhentikan dengan hormat pada 23 Maret 1978.
Arnold Mononutu
Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu dikenal sebagai Menteri Penerangan di era Sukarno dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok yang pertama. Namun, jauh sebelum itu, siapa sangka, rasa nasionalisme Mononutu justru muncul saat ia menempuh pendidikan di Akademi Hukum Internasional Den Haag pada tahun 1920-an.
Saat itu, ia kerap menghadiri rapat Perhimpunan Indonesia dan terpilih menjadi pengurus bersama Mohammad Hatta, yang di kemudian hari menjadi Wakil presiden. Karena keaktifannya ini pun, Mononutu sempat tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran pihak Intelijen Politik Belanda curiga dan menyebarkan desas-desus palsu dan mengancam keluarganya jika masih mengirimkan uang.
Namun, ia akhirnya bisa pulang dan bergabung di Partai Nasional Indonesia (PNI) dan bertemu Sukarno. Beberapa tahun kemudian, ia menetap di Manado dan menjabat sebagai Direktur Koperasi Kopra. Sayangnya, di awal pendudukan Jepang, pada 1942, Mononutu diburu karena sikap nasionalisnya. Dengan bantuan seorang Jepang, Yamanishi, Mononutu kabur ke Ternate dan menetap hingga pendudukan Jepang berakhir.
Setelah Indonesia merdeka, Mononutu fokus membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respons terbaik mereka. Pada tahun 1946, Mononutu bergabung menjadi anggota parlemen di Negara Indonesia Timur (NIT) dan memimpin kelompok yang pro-republik. Ia fokus membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia.
Hingga akhirnya, setelah Agresi Militer Belanda I, pada Februari 1948, Mononuti bertemu dengan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Hasilnya, setahun kemudian, NIT resmi menjadi konstituen Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan diganti menjadi Republik Indonesia.
Sutan Mohammad Amin Nasution
Sutan Mohammad Amin Nasution atau Krueng Raba Nasution adalah Gubernur Riau yang pertama. Ia awalnya adalah seorang pengacara di Kutaraja, Aceh. Di tahun ke-tujuhnya menjadi pengacara, Jepang menduduki wilayah Aceh.
Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai membentuk provinsi dan mengangkat gubernur. Saat itu, Teuku Muhammad Hasan yang dilantik menjadi Gubernur Sumatera, yang terdiri dari Kabupaten Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, menunjuk tiga gubernur junior menjadi wakilnya di tingkat Karesidenan, termasuk Amin
Pelantikan Amin sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara digelar di Gedung Divisi Gajah II Siantar. Awalnya, diputuskan bahwa ibu kota Sumatera Utara adalah Medan. Namun, karena Medan masih diduduki Belanda, maka Siantar yang menjadi lokasi pelantikan, ditetapkan sebagai ibu kota. Hingga kemudian, Siantar juga dikuasai Belanda, dan pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota ke Kutaraja, Aceh.
Saat Siantar sudah diduduki Belanda, Amin yang hendak mengunjungi rumah ibunya di Desa Mandailing, ditangkap oleh tentara Belanda dan dibawa ke Medan. Selama di tahanan itulah, Nasution mengamati persiapan pembentukan Negara Sumatera Timur dan mencatat ada beberapa simpatisan Republik Indonesia dan bahkan gerakan bawah tanah melawan negara. Setelah 40 hari ditahan, Amin kabur.
Baru pada 15 April 1948, Provinsi Sumatera dihapus dan diganti menjadi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Amin, dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 19 Juni 1948. Di masa jabatannya itu, ia mulai mencetak uang daerah untuk wilayah Sumatera Utara atau URIPSU.
Raden Mattaher Bin Pangeran Kusim Bin Adi
Raden Mattaher merupakan pejuang dari Jami yang lahir pada tahun 1871. Ayahnya adalah Pangeran Kusin yang wafat di Mekkah, sedangkan ibunya adalah Ratumas Esa yang berasal dari daerah kekuasaan Temenggung Merah Mato.
Perjalanan Raden Mattaher tak bisa dilepaskan dari kakeknya, Sultan Thaha Syaifuddin yang merupakan salah satu Pahlawan Nasional. Saat itu, Mattaher merupakan salah satu panglima perang yang diandalkan oleh Sultan Thaha. Dengan kemampuannya membuat strategi, Mattaher mampu menggempur tentara Belanda.
Karena kepiawaiannya di medan perang, ia mendapat julukan Singo Kumpeh karena keberingasannya menumpas penjajah layaknya seekor singa. Selama menjadi panglima perang, salah satu strateginya yang terkenal adalah membentuk kantong-kantong barisan pertahanan dan perlawanan yang bergerak dari Muara Tembesi hingga Muaro Kumpeh. Ia fokus menyerang kapal-kapal perang Belanda yang baru masuk Jambi melalui sungai.
Berkat taktik itu, ia berhasil memotong supply personel, obat medis, dan amunisi tentara Belanda. Hal itu yang membuatnya ditakuti oleh para tentara Belanda. Pada tahun 1885, bersama kakeknya, Mattaher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh Muaro Jambi.
Namun, perjuangan Mattaher harus berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam operasi militer Belanda. Ia lalu dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Mattaher, dikebumikan terpisah di sebuah desa di Muaro Jambi.