Profil 9 Pansel Capim KPK: Ketua BPKP, Ketua PPATK, hingga Ahli di Kasus Sambo

Ilustrasi KPK. Foto: Hedi/kumparan

Presiden telah menunjuk sembilan orang panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Pansel itu diketuai oleh Muhammad Yusuf Ateh yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wakilnya adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Arif Satria. Dengan anggota Ivan Yustiavandana, Nawal Nely, Prof. Ahmad Erani Yustika, Y. Ambeg Paramarta, Elwi Danil, Rezki Sri Wibowo, dan Taufik Rachman.

Berikut profil singkat 9 pansel tersebut:

Muhammad Yusuf Ateh

Kepala BPKP Yusuf Ateh berbicara pada konpers penyampaian hasil perhitungan kerugian negara (PKN) di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pria kelahiran Jakarta 9 Agustus 1964 itu menjabat Kepala BPKP. Dia memulai karier di Badan Pemeriksa Keuangan itu sebagai auditor.

Pada tahun 1986, Ateh menamatkan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Lalu melanjutkan studi ke jenjang S2 dengan mengambil Master Business Administration di University of Adelaide, Australia pada tahun 2001. Pada 2016, Ateh melanjutkan S3 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia.

Sebelum menjadi Kepala BPKP, Ateh memiliki perjalanan karier yang cukup lama di Kementerian PAN-RB. Dia pernah menduduki Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur.

Dia juga pernah dipercaya menjadi Inspektur, dan menjadi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Ateh juga tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas di Perum Peruri pada tahun 2019, perusahaan pencetak uang milik negara. Dia juga sempat bergabung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal pembentukannya.

Arif Satria

Rektor IPB University Prof Arif Satria. Foto: Dok Istimewa

Prof. Dr. Arif Satria besar sebagai akademisi. Setelah menyelesaikan S1 Ilmu Ekonomi Pertanian dan S2 Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor, dia melanjutkan pendidikan ke Kagoshima University Japan dan Department of Marine Social Science.

Selain sebagai pengajar dan akademisi, Arif pernah menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Dia bahkan telah aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan, termasuk UU Perikanan 31/2004, Revisi UU Pengelolaan Perikanan, serta beberapa Peraturan Pemerintah dan Menteri terkait.

Arif pernah meraih sejumlah penghargaan, termasuk Dosen Berprestasi III IPB dan penghargaan dari Rektor IPB pada tahun 2007, serta penghargaan internasional seperti The First Winner of the JIFRS Yamamoto Prize pada Konferensi International Institute for Fisheries Economics and Trade (IIFET) tahun 2008.

Arif termasuk salah satu panelis dalam debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024, tepatnya pada debat Minggu, 21 Januari 2024.

Ivan Yustiavandana

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Rapat Koordinasi PPATK Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, (19/1/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Ivan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia berkarier di lembaga itu sejak tahun 2003.

Presiden Joko Widodo melantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK pada Senin 25 Oktober 2021. Sebelum menjabat pimpinan, sejumlah jabatan pernah diemban Ivan. Dari Ketua Kelompok Riset dan Analis Non Bank hingga Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan.

Ivan menyelesaikan doktor ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada. Gelar master dari Washington College of Law, Washington DC, Amerika Serikat.

Selama di PPATK, Ivan mengomandani pelaksanaan fungsi PPATK dalam memproduksi Hasil Pemeriksaan dan Riset Strategis di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT).

Dia juga pernah menjadi koordinator yang memimpin dan mengarahkan penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML) dan National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, hingga Indeks Persepsi Publik terkait Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Nawal Nely

Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata (kiri) saat menyerahkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan Nawal Nely (kanan) sebagai Komisaris PLN. Foto: Dok. PLN

Nawal Nely, wanita kelahiran Pekalongan 12 Mei 1973, dikenal sebagai bankir yang baru saja ditunjuk sebagai komisaris di PLN.

Lulusan Fakultas Akuntansi Universitas Gadjah Mada itu banyak meniti karier di bidang keuangan dan perbankan. Tidak hanya di Indonesia tapi hingga kancah internasional.

Dia memulai kariernya di Citi, sebagai asisten manajer pada Juni 1996 hingga September 1997. Lalu menjadi Equity Analyst di Indosuez W I Carr Securities pada September 1998 hingga Desember 2000. Dia juga pernah mengemban jabatan sebagai Associate di The Boston Consulting Group terhitung sejak Januari 2001 sampai Februari 2002.

Nawal pun tercatat pernah menjabat sebagai Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005), Manager National Bank of Kuwait (2005-2006), Manager Ernst & Young – Doha (2007-2008), Senior Manager Ernts & Young Mesir (2009-2010), dan Partner Ernest & Young Indonesia (2010-2020) dan sejumlah pengalaman sebagai konsultan internasional.

Setelah melalang buana di dunia internasional, Nawal kemudian diangkat menjadi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN pada 4 Februari 2020. Posisi itu diemban bersama dengan jabatannya sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kedua jabatan ini ia jalani sejak Februari 2020 sampai Maret 2024.

Prof. Ahmad Erani Yustika

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Erani Yustika adalah guru besar cum ekonom Universitas Brawijaya. Buku-bukunya menjadi pedoman dan acuan dalam pembelajaran ilmu ekonomi.

Erani Yustika saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden. Selain di dunia akademisi dan di pemerintahan, dia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Erani berkarier sebagai ketua Departemen Fiskal dan Anggota sekaligus merangkap sekretaris staf ahli KADIN Jawa Timur sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Pada tanggal 16 februari 2010, Erani menorehkan prestasi yaitu dipilih langsung oleh Presiden SBY sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Dia adalah ekonom yang aktif menerbitkan opini-opini dan buku.

Y. Ambeg Paramarta

Pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini dia sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta. Foto: Dok. Komisi Yudisial

Ambeng adalah pejabat Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini dia sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Sebelum ke posisi tersebut, Ambeng pernah menjadi Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Elwi Danil

Guru besar hukum pidana Universitas Andalas, Elwi Danil. Foto: Dok. fhuk.unand.ac.id

Pria kelahiran 25 Juni 1960 ini adalah guru besar hukum pidana Universitas Andalas. Dia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, periode 2006-2010.

Sebagai profesor di bidang hukum, Elwi Danil kerap hadir dan menjadi ahli di berbagai persidangan. Yang paling disorot adalah saat dia menjadi ahli meringankan dalam perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo dkk.

Rezki Sri Wibowo

Dewan pengurus Transparency International Indonesia (TII), Rezki Sri Wibowo. Foto: Dok. Transparency International Indonesia

Rezki Sri Wibowo yang merupakan dewan pengurus Transparency International Indonesia (TII), organisasi yang fokus pada isu-isu korupsi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Rezki disebut mengawali kariernya sebagai bankir di Lippo Bank dan Niaga Bank. Dia pernah menjadi Deputi Sekretariat Jenderal TII dan konsultan untuk perusahaan.

Setelah di atas ada ekonom, ahli hukum, akademisi, orang pemerintahan, kini ada Rizki yang disebut sebagai anggota Pansel dari perwakilan unsur masyarakat sipil.

Taufik Rachman

Anggota Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Taufik Rachman. Foto: LinkedIn/Taufik Rachman

Satu lagi anggota pansel dari unsur akademisi. Dia adalah Taufik Rachman juga seorang akademisi. Dia adalah anggota Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Gelar sarjananya diperoleh di Fakultas Hukum Airlangga, lalu S2 di School of Law, University of La Trobe, Australia dan gelar Ph.D di College of Law and Justice, Victoria University.

Kini dia sibuk sebagai pengajar dan menjadi Ketua Departemen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak 2020.