Profil Eks Dirjen KA Prasetyo, Tersangka Kejagung yang Rugikan Negara Rp 1,1 T

Mantan Dirjen Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahtjono, berbaju tahanan saat dihadirkan di Kejagung, Minggu (3/11/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa di Medan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari resmi Ditjen Perkeretaapian di X yang diunggah pada 18 Mei 2016, Prasetyo diketahui lahir di Surabaya pada 21 November 1959.

Prasetyo meraih gelar sarjana di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pada tahun 1985 kemudian meraih gelar magister pada tahun 2006 di Universitas Gajah Mada (UGM) program studi Magister Manajemen.

Prasetyo pernah menempati sejumlah posisi yang berkaitan dengan kereta api di Kementerian Perhubungan. Berikut daftarnya:

Prasetyo diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirjen Perkeretaapian pada tahun 2017 oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Prasetyo dialihkan mengisi posisi Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Kementerian Perhubungan.

Prasetyo Boeditjahjono. Foto: Humas Pemprov Lampung/ANTARA FOTO

Laporan Kekayaan

Dalam laporan harta kekayaannya kepada KPK pada 5 April 2019 untuk tahun periodik 2018 sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan, Prasetyo melapor punya harta Rp 2.586.667.618

Berikut rinciannya:

Total: Rp 2.586.667.618

Sekilas Kasus Korupsi Jalur KA Besitang-Langsa

Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan proyek terkait kasus korupsi yang melibatkan Prasetyo dikerjakan pada 2017-2023 sebagai salah satu jalur Trans Sumatera Railway. Anggaran proyek ini mencapai Rp 1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam proyek tersebut, Prasetyo diduga memerintahkan NSS selaku kuasa pengguna anggaran memecah pekerjaan konstruksi menjadi 11 paket. Dia meminta kepada NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender.

Selain itu, dalam pengerjaan proyek ini pun dilakukan sejumlah keputusan yang tidak sesuai seperti tidak melakukan studi kelayakan hingga memindahkan lokasi pembangunan jalur keluar dokumen desain. Sehingga jalur ini amblas dan tidak dapat dipakai. Akibatnya, negara diduga merugi hingga Rp 1,1 triliun.

Kejagung menyebut Prasetyo diduga menerima fee lebih banyak yakni mencapai Rp 2,6 miliar. Prasetyo kemudian dijerat dengan Pasal 2 atau 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.