Profil Hu Jintao, Eks Presiden China yang 'Diusir' saat Kongres Partai Komunis

Mantan presiden China Hu Jintao menghadiri sesi pembukaan Kongres Partai Komunis China ke-20 di Aula Besar Rakyat di Beijing pada Minggu (16/10/2022). Foto: Noel Celis/AFP

Penutupan Kongres Partai Komunis China dikejutkan dengan dikeluarkannya eks Presiden Hu Jintao. Sebelum digiring keluar ia sempat menunjukkan sebuah dokumen kepada Xi Jinping.

Aksi seperti 'pengusiran' terhadap Hu akhir pekan lalu membuat atensi dunia kini tertuju kepada mantan orang nomor satu di Negeri Tirai bambu tersebut.

Siapa sebenarnya Hu? bagaimana kiprahnya dalam dunia politik di China?

Hu Jintao merupakan politikus China yang lahir di Taizhou, Jiangsu, China pada 21 Desember 1942. Dikutip dari The Diplomat, ayahnya Hu Jingzhi pernah ditangkap dan disiksa karena melakukan pelanggaran kapitalis setelah revolusi kebudayaan pada 1968.

Sepuluh tahun berselang, ayah Hu pun meninggal dunia. Peristiwa itu memaksa Hu kembali ke Taizhou untuk membujuk komite revolusioner membersihkan nama keluarganya.

Perdana Menteri China Li Keqiang berdiri di samping Presiden China Xi Jinping, mantan presiden Hu Jintao selama upacara pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis China ke-20, di Aula Besar Rakyat di Beijing, China, Minggu (16/10/2022). Foto: Thomas Peter/REUTERS

All American Speakers melaporkan karier politik Hu dimulai sejak 1974. Ia menjabat sebagai Sekretaris Departemen Konstruksi Gansu. Ia direkomendasikan secara langsung oleh Gubernur Provinsi Song Ping. Hanya dalam waktu satu tahun, Hu naik jabatan menjadi Wakil Kepala Senior Departemen. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Kementerian Konstruksi Gansu pada 1980.

Setelah cemerlang di tingkat daerah, Hu naik kelas. Ia mulai berkarier di bidang nasoonal dengan memulai pendidikan di Beijing. Di ibu kota ia pendidikan di Sekolah Partai Pusat pada 1981 bersama dengan putri dari Deng Xiaoping, Deng Nan.

Era 80an menjadi periode keemasan bagi Hu. Hu diangkat menjadi sekretariat Komite Sentral Liga Pemuda Komunis. Sejak saat itu pula, karier politik meroket.

Menuju Puncak Kekuasaan

Mantan presiden China Hu Jintao menghadiri sesi pembukaan Kongres Partai Komunis China ke-20 di Aula Besar Rakyat di Beijing pada Minggu (16/10/2022). Foto: Noel Celis/AFP

Jabatan publik pertama Hu di tingkat nasional adalah Gubernur Provinsi Guizhou pada 1986. Ia terkenal kala itu setelah berhasil menangani protes mahasiswa yang berlangsung hingga 1987.

Pada 1988, Hu kembali dipromosikan menjadi Ketua Partai Daerah Otonomi Tibet yang penuh gejolak. Ia memberlakukan sanksi politik yang tegas bagi pihak yang menjadi oposisi pemerintah.

Pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-14 pada 1992, Song Ping merekomendasikan Hu Jintao sebagai salah satu calon pemimpin China di masa depan.

Ia pun ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh orang anggota Komite Tetap Politbiro atau yang resmi disebut juga dengan Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis China (PKC).

Hu kemudian dikukuhkan sebagai pewaris Jiang Zemin dengan penunjukan sebagai pemimpin Sekretariat Komite Sentral dan Sekolah Partai Pusat pada 1993. Lima tahun berselang, Hu pun menjadi Wakil Presiden China sebelum akhirnya menjadi Sekretaris Jenderal Partai PKT selaku pemimpin tertinggi China pada 2002.

China di bawah Kepemimpinan Hu

China di bawah kepemimpinan Hu berfokus pada gagasan ‘Masyarakat Harmonis’ dan ‘Kebangkitan Damai’. Pada era kepemimpinannya China juga berhasil melakukan ekspansi ke luar negeri, terutama pada negara-negara berkembang.

Pada awal kepemimpinannya, banyak pihak yang menilai Hu menjadi sosok baru yang lebih moderat dan progresif. Namun, Hu lebih sering menunjukkan dirinya seorang pemimpin China garis keras dalam berbagai aspek.

Reuters melaporkan salah satu tindakan garis keras yang dilakukan oleh Hu terjadi sejak 2002 ketika Hu menindak oposisi, baik itu politikus maupun media.

Ia juga menangkap kelompok intelektual yang memiliki suara yang berbeda dengan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan aturan yang ketat di internet dan memblokir akses internet khususnya ke portal berita dan mesin pencarian.

Di masa pemerintahan Hu, reformasi hukuman mati juga dilakukan. Menurut data, jumlah eksekusi hukuman mati turun dari 10.000 menjadi 6.000. Kebijakan Hu yang banyak dikritik lainnya adalah perlakuannya terhadap kelompok minoritas Tibet dan Uighur yang menyerukan kemerdekaan dari China.

Merespons hal tersebut, Hu mendorong migrasi massal etnis Han China ke kedua daerah perbatasan tersebut. Sehingga mereka dapat menindak keras para penuntut kemerdekaan dengan melabeli mereka sebagai separatis dan teroris.

Ia pun mengundurkan diri pada 2013 dan sejak saat itu digantikan oleh Presiden Xi Jinping. Ahli menilai China di bawah Hu menunjukkan perkembangan yang signifikan di sektor ekonomi. Forbes bahkan memasukkan Hu Jintao sebagai satu dari 75 orang paling berpengaruh di dunia.

Penulis: Thalitha Yuristiana.