Profil Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, Biang Kerok Krisis Terbesar?

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Foto: Justin Lane/Pool via REUTERS

Di Sri Lanka tidak ada perang atau deretan sanksi internasional yang dijatuhkan pada negara, tetapi hari demi hari penduduknya hidup di tengah penderitaan akibat krisis keuangan yang tak kunjung reda.

Di tengah meningkatnya biaya hidup, kekurangan bahan pokok dimana-mana, dan pemadaman listrik jangka panjang, orang-orang menyerukan pemerintah Sri Lanka untuk mundur dari singgasana mereka.

Protes anti-pemerintah telah mengguncang ibu kota Sri Lanka di tengah tuntutan agar Presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri.

Ratusan pengunjuk rasa yang marah berkumpul di luar kediaman pribadi Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di Colombo pada Kamis (31/3) malam, setelah negara itu mengalami pemadaman listrik selama 13 jam.

Seorang demonstran berjalan di dekat sebuah bus yang dibakar dekat kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa selama protes krisis ekonomi di Kolombo, Sri Lanka pada Kamis (31/3/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Pengunjuk rasa menuduh pemerintah salah mengelola ekonomi dan menciptakan krisis valuta asing yang menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, gas, susu bubuk, dan obat-obatan.

Sementara itu, Presiden Gotabaya Rajapaksa menyangkal tuduhan ini. Dalam salah satu pidatonya di tengah krisis ini, ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah pihak yang bersalah atas terjadinya krisis terbesar sepanjang sejarah.

“Saya tidak menciptakan krisis ini. Akar penyebab masalah saat ini adalah krisis valuta asing kita,” tegasnya.

Ketika Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa berkampanye untuk pemilihan presiden pada 2019 lalu, ia mengedepankan visi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan dan kemunduran.

Tiga tahun kemudian, ekonomi Sri Lanka anjlok ke titik terendah, dengan protes menyebar ke seluruh negeri atas pemadaman listrik, kekurangan makanan dan obat-obatan, dan melonjaknya harga. Kekurangan tersebut menjadi sangat akut sehingga beberapa orang percaya bahwa krisis ini dapat berubah menjadi krisis kemanusiaan.

Seekor hewan mengalungi sebuah poster kecil di lehernya saat aksi demo menentang Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa di dekat kediaman Presiden di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (3/4/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Di bawah pimpinan Presiden Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka telah berubah dari negara yang cukup layak untuk ditinggali, menjadi kuali penderitaan sosial.

Krisis ekonomi ini telah didorong sebagian oleh pandemi COVID-19 dan perang Ukraina-Rusia yang tengah berlangsung. Namun, banyak yang mengatakan bahwa turunnya kesehatan keuangan dan dimulainya kekacauan ekonomi Sri Lanka dimulai dengan kebangkitan Gotabaya Rajapaksa sebagai Presiden pada tahun 2019.

Pria yang lahir pada 20 Juni 1949 adalah sosok yang kerap memecah pendapat pengamat dunia politik.

Di satu sisi, dia dipuji oleh para pendukungnya karena memainkan peran penting dalam menumpas pemberontak separatis Macan Tamil dan mengakhiri perang saudara yang berlangsung lama di Sri Lanka pada 2009, ketika dia menjadi menteri pertahanan.

Namun dia juga dituduh melakukan pelanggaran HAM dalam penumpasan tersebut. Rajapaksa menyangkal tuduhan itu dengan tegas.

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Foto: John Angelillo/Pool via REUTERS

Bagi warga Sri Lanka, bahkan sebelum menjadi presiden, Gotabaya Rajapaksa bukanlah sosok yang asing. Kiprah politik Rajapaksa di Sri Lanka telah berlangsung sejak lama dan cukup menonjol di mata publik. Sebelum terpilih menjadi presiden, ia memangku jabatan Menteri Pertahanan Sri Lanka pada 2005.

Selain itu, Gotabaya Rajapaksa juga merupakan bagian dari keluarga politik tersohor yang sangat berpengaruh di Sri Lanka.

Keluarga Paling Berpengaruh di Sri Lanka

Ayahnya adalah seorang anggota parlemen dan menteri kabinet, sementara kakak laki-lakinya Mahinda adalah presiden Sri Lanka dua kali, dan dua saudara lelaki lainnya memegang posisi tinggi di pemerintahan sebelumnya.

Tentara bersenjata dikerahkan di sepanjang jalan di Kolombo setelah demo di kediaman presiden Sri Lanka, Sabtu (2/4/2022). Foto: Ishara S. Kodikara/AFP

Pada masa pemerintahan Gotabaya, Mahinda menjabat sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. Menteri keuangan dan menteri pertanian juga merupakan saudara presiden. Sementara itu, keponakan Gotabaya juga menjabat sebagai menteri olahraga.

Gotabaya bergabung dengan tentara pada tahun 1971. Ia berlatih di Akademi Militer Sri Lanka (SLMA). Selama 20 tahun berikutnya, ia naik pangkat. Putra kelima dari 9 bersaudara ini juga menerima sejumlah penghargaan untuk kegagahannya.

Kemudian, pada tahun 1998, Rajapaska dan keluarganya pindah ke AS - kembali pada tahun 2005, tahun dimana saudaranya Mahinda menjadi presiden.

Di bawah kepresidenan saudara laki-lakinya, Gotabaya Rajapaksa diangkat sebagai menteri pertahanan pada tahun 2005 dan sekali lagi pada tahun 2010—peran yang akan membuatnya memainkan peran penting dalam sejarah Sri Lanka.

Orang-orang memegang poster menentang Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa setelah pemerintah memberlakukan jam malam di dekat kediaman Presiden di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (3/4/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Kedua saudara itu mengawasi operasi militer yang mengakhiri konflik separatis Tamil pada 2009. Konflik itu telah berlangsung lebih dari 25 tahun dan diperkirakan telah merenggut sekitar 100.000 jiwa.

Berakhirnya konflik itu adalah momen yang dirayakan bagi sebagian besar warga Sri Lanka, tetapi PBB menuduh kedua belah pihak melakukan kekejaman, terutama selama tahap konflik perang pada 2009.

Ada banyak laporan tentang penyerahan pasukan Tamil yang terbunuh bahkan saat mengibarkan bendera putih. Penghilangan paksa pun berlanjut ke tahun-tahun setelah konflik berakhir. Tak sedikit pengusaha, jurnalis, dan aktivis yang dianggap sebagai penentang Rajapaksa ditangkap dan tidak pernah terlihat lagi.

Pemerintah Rajapaksa membantah berperan dalam penghilangan tersebut. Awal tahun ini, Gotabaya Rajapaksa mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan kejahatan perang terhadapnya "tidak berdasar".

Gotabaya di Tengah Goncangan Ekonomi

J.R. Jayewardene, Ranasinghe Premadasa, D.B. Wijetunga, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Mahinda Rajapaksa, Maithripala Sirisena, Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka telah memiliki tujuh Presiden, enam di antaranya dipilih melalui pemungutan suara. Dari semua Presiden yang dimiliki Sri Lanka, tidak ada yang kehilangan popularitas begitu cepat seperti Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Orang-orang memegang poster menentang Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa setelah pemerintah memberlakukan jam malam di dekat kediaman Presiden di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (3/4/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Sebelum menginjakkan kakinya pada pemilu presiden November 2019 lalu, Gotabaya merupakan ketua organisasi Viyathmaga. Organisasi ini memiliki gol salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi Sri Lanka.

Ketika Gotabaya terpilih menjadi pemimpin Sri Lanka, visi kebijakan baru bertajuk “Vistas of Prosperity and Splendor” yang sebagian disiapkan oleh Viyathmaga, dikeluarkan untuk memandu jalan Sri Lanka menuju kejayaan dan secara dramatis mengubah nasib Sri Lanka.

Visi ini mengatakan bahwa “sistem pajak yang berlaku telah berkontribusi pada runtuhnya ekonomi domestik.”

Oleh karena itu, pemerintah Gotabaya memperkenalkan pemotongan pajak besar-besaran yang mengurangi pendapatannya hingga 28%, menurut data bank sentral Sri Lanka. Ini merupakan perubahan besar yang melenceng dari jalur konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Demonstran membakar sebuah bus dekat kediaman Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa selama protes krisis ekonomi di Kolombo, Sri Lanka pada Kamis (31/3/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Keputusan ini bertentangan dengan tinjauan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2019 tentang ekonomi Sri Lanka. IMF mengatakan negara kepulauan ini membutuhkan “upaya berkelanjutan untuk memobilisasi pendapatan akan diperlukan pada tahun 2020, untuk melindungi ekonomi dari guncangan, memungkinkan fleksibilitas nilai tukar jika terjadi pasar tekanan.”

Akibatnya, Colombo dilabeli IMF pada awal 2020 sebagai pemerintahan dengan “kinerja pendapatan yang lemah dan pengeluaran yang berlebihan”, hal ini mendorong Sri Lanka jatuh ke jalur fiskal yang tidak stabil. Serta, diikuti oleh penutupan resmi program IMF di negara tersebut.

Pada awal 2020, kekurangan pendapatan semakin diperparah oleh pandemi COVID-19, yang membuat Sri Lanka kehilangan sumber mata uang asing yang penting: pariwisata.

Petugas mengisi kendaraan dengan bensin di dekat stasiun bahan bakar Ceylon Petroleum Corporation di Kolombo, Sri Lanka, Selasa (22/2/2022). Foto: Dinuka Liyanawatte/REUTERS

Selain itu, keputusan pemerintah untuk mencanangkan pertanian organik tahun lalu ternyata membawa petaka. Larangan semua pupuk kimia, tanpa mempersiapkan petani, menyebabkan lonjakan harga dan kekurangan pangan. Meskipun kebijakan itu sebagian telah dibatalkan, kerusakannya terlanjur terjadi.

Tahun ini, Sri Lanka harus membayar utang luar negeri sebesar USD 7 miliar. Dari utang ini, sekitar 10% berutang ke China.

Ditulis oleh: Airin Sukono