Profil USAID: Didirikan Kennedy, Bakal Bubar di Tangan Trump

Ilustrasi USAID. Foto: Shutterstock

Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan langkah besar yang dapat mengubah kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat.

Trump berencana membubarkan USAID, badan yang bertanggung jawab atas distribusi miliaran dolar bantuan global.

Sejak didirikan lebih dari enam dekade lalu, USAID bukan sekadar penyalur bantuan kemanusiaan, tapi juga alat diplomasi yang memperkuat pengaruh AS di berbagai belahan dunia.

Kini eksistensinya berada dalam ancaman restrukturisasi atau bahkan penghapusan.

Sejarah dan Peran USAID

Ilustrasi USAID. Foto: Shutterstock

USAID lahir pada 1961 di tengah ketegangan Perang Dingin.

Presiden John F. Kennedy mendirikan badan ini untuk mengoordinasikan program bantuan asing yang saat itu tersebar di berbagai institusi.

Fokusnya untuk membendung pengaruh Uni Soviet dengan memberikan bantuan ekonomi dan kemanusiaan ke negara-negara berkembang.

Seiring waktu, pengaruh USAID meluas.

Kini, badan ini mengelola sekitar 60 persen dari total bantuan luar negeri AS dan mengalokasikan dana USD 43,79 miliar pada tahun fiskal 2023.

Programnya mencakup bantuan darurat di zona konflik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga upaya demokratisasi.

USAID mengalokasikan USD 153 juta (Rp 2,5 triliun) untuk proyek di Indonesia pada 2023. Dana itu mencakup kebutuhan program lingkungan, ekonomi, antikorupsi, hingga kesehatan.

Program USAID Konservasi Kelautan dan Perikanan. Foto: Novan Nurul Alam/kumparan

USAID juga memainkan peran strategis dalam memperkuat kepentingan ekonomi AS.

Dengan mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, badan ini membantu membuka pasar baru bagi produk dan investasi Amerika.

Saat ini, USAID dipimpin oleh Samantha Power, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai Duta Besar AS untuk PBB di era Barack Obama.

Di bawah kepemimpinannya, USAID menekankan tiga prioritas utama: Mengatasi perubahan iklim, mendorong demokrasi, dan membangun ekonomi yang inklusif.

Administrator USAID Samantha Power. Foto: Leonardo Munoz / AFP

Pendanaan dan Operasional

USAID mendapatkan anggaran dari Kongres AS yang ditetapkan berdasarkan permintaan administrasi presiden.

Lembaga ini memiliki sekitar 10 ribu pegawai, dengan dua pertiga di antaranya bertugas di luar negeri. Mereka bekerja di lebih dari 130 negara, termasuk Ukraina, Ethiopia, Yaman, dan Sudan Selatan.

Selain dana dari pemerintah, USAID juga bermitra dengan organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga PBB, serta sektor swasta.

Model kemitraan ini membuat programnya lebih fleksibel dan mampu menjangkau komunitas yang membutuhkan dengan lebih efektif.

Sebagai alat soft power, USAID sering digunakan untuk membangun hubungan dengan negara-negara yang sulit dijangkau lewat jalur diplomasi formal.

Misalnya, badan ini tetap memberikan bantuan kemanusiaan ke Iran dan Korea Utara, meskipun kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un (kedua kanan) dan presiden Amerika Serikat Donald Trump (kedua kiri) selama pertemuan bilateral di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam, Kamis, (28/2). Foto: REUTERS / Leah Millis

Selain itu, bantuan USAID sering kali dikaitkan dengan kepentingan politik AS.

Penerima terbesar dana USAID umumnya adalah negara-negara yang dianggap strategis dalam kebijakan luar negeri AS, seperti Ukraina dan Yordania.

Namun, kebijakan ini juga memicu kritik. Sejumlah pihak menilai USAID terlalu politis dan sering digunakan sebagai alat intervensi AS di negara lain.

Tantangan di Era Trump

CEO Tesla dan pemilik X Elon Musk menghadiri kampanye Donald Trump di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat, Sabtu (5/10/2024). Foto: Brian Snyder/REUTERS

Sejak awal masa kepresidenannya, Donald Trump menunjukkan ketidaksukaannya terhadap USAID.

Ia menganggap badan ini sebagai bagian dari birokrasi yang menghamburkan anggaran negara tanpa memberikan manfaat langsung bagi rakyat Amerika.

Di hari pelantikannya, Trump menandatangani perintah presiden untuk menghentikan sebagian besar bantuan luar negeri selama 90 hari.

Ia berargumen bahwa “industri bantuan asing” tidak sejalan dengan kepentingan AS dan justru “mengacaukan perdamaian dunia”.

Trump juga menunjuk Elon Musk untuk mengawasi restrukturisasi USAID.

Musk menyebut lembaga ini sebagai “organisasi kriminal” dan mendukung gagasan untuk membubarkannya.

Presiden terpilih AS Donald Trump berbincang dengan Direktur utama Tesla, Inc. Elon Musk saat menyaksikan peluncuran uji coba penerbangan keenam roket SpaceX Starship di Brownsville, Texas, Amerika Serikat, Selasa (19/11/2024). Foto: Brandon Bell/ Pool via REUTERS

Merangkum berbagai sumber, banyak organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa pembatasan dana USAID bisa berdampak pada distribusi bantuan pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan pengungsi di berbagai wilayah konflik.

Bantuan luar negeri telah lama menjadi isu yang memecah belah politik AS. Secara historis, Partai Demokrat lebih mendukung USAID dibandingkan Partai Republik.

Namun, setiap presiden sejak Perang Dunia II, kecuali Trump, mempertahankan komitmen terhadap bantuan luar negeri.

Pada Juni 2024, mayoritas anggota Kongres—termasuk Partai Republik—menolak proposal pemotongan besar anggaran bantuan luar negeri. Ini menunjukkan bahwa rencana Trump mungkin menghadapi perlawanan kuat di Washington.