Program 3 Juta Rumah Dibahas, DPR Pertimbangkan Alokasi untuk Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan dipertimbangkan agar bisa diperuntukkan bagi buruh.

Hal ini disampaikan dalam konteks pembahasan reforma agraria dan perlindungan hak dasar pekerja.

“Nah, ini termasuk dengan program perumahan 3 juta rumah. Mungkin kita akan juga cari waktu, baik berbarengan atau di lain waktu dengan Menteri Perumahan yang punya program, supaya harapan-harapan itu bisa terwujud,” ujar Dasco saat menerima audiensi serikat buruh di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5).

Massa buruh memadati kawasan Patung Kuda usai mengikuti perayaan Hari Buruh yang dihadiri Presiden Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Kerumunan manusia itu menunggu bus untuk kembali ke daerah masing-masing. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

“Mungkin berapa persen persentasenya itu kemudian untuk dialokasikan kepada buruh-buruh yang tadi disampaikan agar bisa mendapat rumah yang layak,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menekankan program perumahan ini harus terkait dengan reforma agraria agar akses bagi buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar terpenuhi.

“Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bisa saya contohkan bagaimana kawan-kawan buruh di perusahaan-perusahaan di Jambi misalnya, itu juga pemukimannya—bedeng-bedengnya—tidak berperikemanusiaan. Sehingga memang sistem industri itu juga harus dikerangkakan dalam pelaksanaan reforma agraria, sehingga ada akses bagi perumahan yang layak bagi kawan buruh. Itu yang terkait dengan reforma agraria bagi buruh,” kata Dewi.

Dewi menambahkan bahwa target 3 juta rumah tidak boleh terpisah dari kerangka reforma agraria, baik di perdesaan maupun perkotaan, agar pemenuhan hak dasar perumahan dan akses terhadap sumber kehidupan bagi buruh, petani, maupun nelayan bisa tercapai.

“Di sisi lain, target 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga tidak boleh terlepas dari pelaksanaan reforma agraria. Seharusnya, 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah—baik buruh, petani, maupun nelayan—menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di perdesaan maupun perkotaan,” ungkap Dewi.

“Jadi bukan sekadar sistem cicilan karena suku bunganya rendah. Itu bukan reforma agraria jika tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah terhadap sumber kehidupan,” sambungnya.