Program Lumbung Pangan Nasional Harusnya Digarap Kementan, Bukan Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek anggota Akademi Militer. Foto: TNI AD

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberikan tugas baru oleh Presiden Jokowi menugaskan Prabowo untuk mengelola kawasan lumbung pangan nasional yang ada di Kalimantan Tengah.

Tugas tersebut tentu jauh berbeda dengan ranah yang digeluti Prabowo di sektor pertahanan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menjelaskan bahwa seharusnya tugas itu diberikan pada Kementerian Pertanian. Hal ini karena yang berkaitan dengan sektor pangan harusnya menjadi ranah Kementan.

"Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (8/7).

Namun, karena hal itu sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi, Daniel mendukung keputusan tersebut. Namun, Komisi IV tentunya akan melakukan pengawasan program ini.

"Tapi kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan yah kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya," ujarnya.

Politikus PKB ini menilai, kemungkinan Jokowi memberi tanggung jawab baru ke Prabowo sebagai bentuk ujian dalam melihat kinerja Ketua Umum Gerindra tersebut.

"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," ujarnya.

Sebelumnya, Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Kemenhan bakal diberi tanggung jawab untuk menangani program food estate atau lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah.

"Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate," ujar Dahnil dalam peluncuran buku Laksdya TNI Agus Setiadji secara virtual, Selasa (7/7).

Dengan adanya keterlibatan Kemenhan ini, maka TNI akan terjun langsung di program food estate yang bakal menjadi cadangan logistik Indonesia ini.