Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Dinilai Tak Tepat Sasaran

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi x. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Ragam protes dilontarkan banyak pihak termasuk DPR atas Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Program yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim ini dinilai tidak tepat sasaran dan rawan pemborosan karena menganggarkan Rp 567 miliar.

Belum lagi, dari 156 ormas dan lembaga yang lolos seleksi Organisasi Penggerak, terdapat beberapa yayasan besar yang semestinya tak perlu ikut program pemerintah. Dua di antaranya adalah Sampoerna dan Tanoto Foundation.

"Program ini belum berjalan, artinya lembaga yang lulus seleksi belum turun ke lapangan. Jadi menurut saya, masyarakat bisa mendesak agar program ini diberhentikan," ujar pengamat pendidikan dan pengajar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jimmy Paat, kepada kumparan, Kamis (23/7).

Jimmy menilai program ini terkesan terburu-buru dan sangat dipaksakan. Masih ada banyak lembaga lolos evaluasi yang legitimasinya patut dipertanyakan.

"Jangan kasih yang kayak gitu. Lah, itu pada ngikut-ngikut lagi. Yang sudah punya banyak duit, malah ikut. Belum lagi ada lembaga-lembaga yang baru muncul," kata Jimmy.

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Jimmy menganalogikan Kemendikbud seperti kebijakan pemerintah pendahulu; penyakit lama timbul lagi. Jimmy menyebutnya dengan istilah 'tambal-sulam'.

Menurut Jimmy, seharusnya Nadiem dan staf di Kemendikbud kembali menengok sejarah pendidikan Indonesia. Dulu, Indonesia pernah membuat program serupa, tapi selalu tidak efektif.

"Itu kan sudah dilakukan sebetulnya. Dulu zaman kemerdekaan sifatnya membuat program cepat, termasuk program cepat untuk menyelesaikan masalah [guru], jadi saat itu tidak berjangka panjang. Misalnya, Sekolah Guru B untuk [guru] yang tamat SD (Sekolah Rakyat, red), yang tahun 50-an. Sekolah ditambah 4 tahun. Lalu dilanjutkan Sekolah Guru A (SGA, 1964), cukup lama berlangsung [untuk guru lulusan SMP dan SGB], sampai program itu hilang," kata Jimmy.

"Setelah dinilai tidak memecahkan persoalan sementara, SGA diubah menjadi SPG, lalu bubar, enggak ada lagi sekolah guru karena enggak memecahkan masalah, bubarlah sementara. Diploma lagi, D1, D2, sementara dibubarin lagi, itu tambal-sulam namanya," tambahnya.

Pengamat pendidikan UNJ, Jimmy Paat. Foto: UNJ

Lebih baik libatkan rektor

Jimmy menganggap meningkatkan kualitas guru tidak harus dengan menggelar proses seleksi organisasi. Masih banyak akademisi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikanb/IKIP yang bisa diajak rembuk.

"Lembaga tenaga kependidikan, ada UNJ, UPI, UNS, Yogya, Semarang, Surabaya, dan sebagainya, itu yang harus dilihat, dengan menambah yang swasta. Duitnya Rp 500 miliar, lho. Pemerintah lebih baik panggilin saja itu, LPTK negeri, kan ada pengumpulannya tuh, rektor-rektor, panggil saja, rembuk," kata Jimmy.

"Bilang ke para rektor, 'Nih, saya punya duit Rp 500 m, nih, apa yang harus dilakukan? Lihat program bersama, kalau programnya kurang bagus, buatlah yang bagus, kumpulkanlah mereka para rektor, jadi tepat sasaran," tutur Jimmy.

Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Program Organisasi Penggerak merupakan program pelatihan dan pendampingan bagi para guru untuk meningkatkan kualitas peserta didik dengan menggandeng banyak organisasi. Dari 4.464 ormas yang mengajukan proposal, terdapat 156 ormas yang lolos seleksi evaluasi.

Organisasi yang terpilih akan mendapat hibah untuk menunjang program makalah yang mereka ajukan. Kemendikbud membaginya menjadi kategori III yakni Gajah dengan bantuan maksimal Rp 20 miliar, kategori Macan sebesar Rp 5 miliar, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun. Target program ini adalah dua tahun.

Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation menjadi dua organisasi yang terpilih kategori Gajah. Keputusan ini menjadi polemik lantaran kedua perusahaan tersebut masuk dalam program CSR yang tak seharusnya didanai pemerintah. Namun, Tanoto menegaskan perusahaan mereka bukan CSR dan membiayai program POP dengan dana mandiri sebesar Rp 50 miliar.

Adapun Sampoerna memastikan mereka juga bukan CSR. Berbeda dengan Tanoto, Sampoerna menggunakan dana mandiri dan APBN (dana pendamping) senilai Rp 70 miliar dan Rp 90 miliar.

"Peran pemerintah dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah pemberdaya. Melalui program Organisasi Penggerak, organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan kita dukung agar lebih berdaya dalam menggerakkan perubahan yang berpusat pada siswa,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril, dalam siaran pers yang diterima kumparan.

"Organisasi yang terpilih memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah,” imbuh Iwan.

Berikut 156 ormas yang terpilih (klik gambar untuk memperjelas)

Daftar Ormas Pendidikan yang Lolos Program Penggerak Kemendikbud Foto: Istimewa

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona