Projo Kritik Hasto yang Beri Syarat Politis untuk Jokowi-Megawati Bisa Bertemu

13 April 2024 18:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
9
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jokowi dan Megawati Sukarnoputri saat menghadiri konferensi pers di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014. Foto: Romeo Gacad/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi dan Megawati Sukarnoputri saat menghadiri konferensi pers di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2014. Foto: Romeo Gacad/AFP
ADVERTISEMENT
Sekjen Projo, Handoko, mengkritik pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Presiden Jokowi harus menemui anak ranting dulu jika ingin bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Handoko, seharusnya tak perlu ada syarat politis bagi presiden untuk bertemu ketum partai.
ADVERTISEMENT
“Urusan bangsa dan negara itu tidak melulu soal politik. Enggak usah pakai syarat,“ kata Handoko kepada wartawan, Sabtu (13/4).
Handoko menilai silaturahmi, terutama di bulan Syawal, adalah bagian dari kearifan budaya Nusantara. Silaturahmi hanya butuh niat baik dan ketulusan hati sehingga tak perlu ada syarat-syarat politis yang hanya akan mencederai hati rakyat.
“Menolak silaturahmi bikin rakyat ilfil," ungkap Handoko.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Kamis (12/4). Foto: Haya Syahira/kumparan
Sebelumnya, Hasto menuturkan Jokowi harus bertemu dulu dengan anak ranting PDIP jika ingin bertemu Megawati. Sebab, kata dia, anak ranting adalah benteng bagi Megawati.
“Terkait konteks berkaitan dengan (pertemuan) Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan aduh sebentar dulu, gitu, biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto saat ditemui di kediaman pribadi Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).
ADVERTISEMENT
Menurut Hasto, para anak ranting tidak ingin Megawati ikut terseret dalam perilaku abuse of power yang dilakukan Jokowi selama Pilpres 2024.
“Bukan persoalan karena PDI-Perjuangan nya tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024 khususnya pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden,” kata dia.