Provinsi Kanada Larang Masuk Imigran yang Tak Bisa Bahasa Prancis

Ilustrasi bahasa Prancis. Foto: twggy/Shutterstock

Menteri Utama Provinsi Quebec di Kanada, Francois Legault, berencana melarang hampir semua imigran yang tidak bisa berbahasa Prancis untuk memasuki provinsinya mulai 2026.

Legault mengaku prihatin akan penurunan bahasa Prancis di Provinsi Quebec. Dia lantas akan menetapkan aturan baru bagi para imigran.

Legault mengumumkan rencana tersebut dalam pidatonya di Majelis Nasional pada Rabu (30/11). Partai Coalition Avenir Quebec baru terpilih lagi dengan merenggut mayoritas besar pada Oktober.

Sebagian besar keberhasilan ini berkat kampanye melindungi bahasa Prancis sebagai bahasa dominan antara 8,7 juta penduduk Quebec.

"Tujuannya adalah menghentikan penurunan bahasa Prancis, khususnya di Montreal, dan membalikkan tren," jelas Legault, dikutip dari Bloomberg, Kamis (1/12).

"Bahasa Prancis, harus menjadi kewajiban yang sangat penting," lanjut dia.

Provinsi Quebec, Kanada Foto: Shutter Stock

Legault sedang menjabarkan prioritas untuk masa jabatan keduanya. Dia mengatakan, kebijakan tersebut hanya akan berlaku bagi mereka yang mencari tempat tinggal permanen atas dasar ekonomi.

Kewajiban berbahasa Prancis tidak menargetkan pengungsi maupun orang yang masuk dengan visa kerja sementara ke Quebec.

Quebec adalah provinsi terbesar di Kanada secara geografis. Bahasa utama resmi dan satu-satunya provinsi ini adalah Prancis.

Menurut data Statistics Canada, persentase penduduk Quebec yang menyatakan bahasa Prancis sebagai bahasa ibu mereka menurun sebesar 1,5 persen menjadi 82,2 persen antara 2016 dan 2021.

Hingga 80 persen orang menggunakan bahasa Prancis di tempat kerja mereka, sedangkan 14 persen lainnya menggunakan bahasa Inggris. Lima persen pekerja menggunakan kedua bahasa itu secara setara.

Kendati demikian, penggunaan bahasa Prancis telah turun menjadi 70 persen di ibu kota dan kota terbesar Quebec, yakni Montreal.

Ilustrasi bahasa Prancis. Foto: garagestock/shutterstock

Menteri Ekonomi Quebec, Pierre Fitzgibbon, lantas mengomentari rencana kebijakan Legault. Dia mendorong adanya pengecualian, seperti bagi pekerja di sektor baterai kendaraan listrik (EVB).

Terlebih, perusahaan-perusahaan asing dari Korea Selatan dan Jerman berencana membangun pabrik mereka di Quebec.

"Akan menyenangkan memiliki 100% [penutur bahasa Prancis]," ungkap Fitzgibbon.

"Tetapi Anda harus realistis, dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan," sambung dia.

Legault sebelumnya mengundang kritik komunitas bisnis akibat UU kontroversial Bill 96 yang bertujuan melindungi bahasa Prancis. UU tersebut mewajibkan perusahaan yang menyediakan barang dan jasa di Quebec untuk melayani klien mereka dalam bahasa Prancis.

Kebijakan lainnya memungkinkan Office Quebecois de la Langue Francaise memverifikasi bahasa yang digunakan dalam komunikasi internal dan eksternal perusahaan saat menyelidiki keluhan.

"UU ini mengancam akan menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi provinsi," tegas surat yang ditandatangani lebih dari 150 eksekutif perusahaan kepada Legault.