PSI: Ideologi Komunis Sekarang Sudah Tidak Laku

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
PSI laporkan tuduhan komunis ke Bareskrim (Foto: Aria Pradana/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
PSI laporkan tuduhan komunis ke Bareskrim (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Film dokudrama bertajuk Penumpasan dan Pengkhianatan G30S/PKI menuai pro dan kontra. Ada pihak yang menganggap adegan dalam film tak layak ditonton publik, ada juga yang malah merekomendasikan film itu sebagai bahan pembelajaran sejarah.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai berbasis anak muda, yang dituduh sejumlah akun Instagram dan Twitter sebagai reinkarnasi dari PKI, juga buka suara terkait film itu.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengaku pihaknya enggan mempermasalahkan film G30S/PKI ditonton masyarakat luas. Terlebih film tersebut sangat mudah ditemukan di akun YouTube.

"Kalau kami pada posisi mau dilarang atau dibolehkan, kan gampang ketik aja di YouTube. Jadi kalau cuma sekedar menonton menurut kami silakan saja," kata Grace di Bareskrim Polri, Komplek Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Pembukaan pendaftaran caleg PSI (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)
zoom-in-whitePerbesar
Pembukaan pendaftaran caleg PSI (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

Menurut mantan wartawan tersebut, ideologi komunis sudah tidak ada lagi di Indonesia. Bahkan negara-negara di dunia yang menganut paham komunis, kata dia, sudah tak lagi benar-benar menerapkan paham tersebut dalam gaya pemerintahannya.

"Biarkan saja (ditonton), sampai ada edukasi publik bahwa PKI, ideologi komunisme, sekarang sudah tidak laku. Apakah ada negara yang menang dengan partai komunis? kan enggak ada. Bahkan negara yang menganut paham demikian seperti Cina atau Rusia, Vietnam atau Laos, mereka sudah meninggalkan gaya itu," papar Grace.

Pembukaan pendaftaran caleg PSI (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)
zoom-in-whitePerbesar
Pembukaan pendaftaran caleg PSI (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

Sementara itu terkait ucapan Panglima TNI tentang imbauan menonton film G30S/PKI, Grace menyambut positif hal itu sebagai wewenang panglima. Perihal kebenaran sejarah yang disampaikan dalam film itu, Grace berharap publik mampu bersikap kritis dan skeptis.

"Ya itu kewenangan panglima, karena toh barangnya (film G30S/PKI) ada di media sosial. Kapan pun, kalau ada di media sosial, ya bisa (ditonton)," ucap Grace.

"Justru karena dibiarkan, didorong juga publik untuk mencari berbagai versi. Dan kemudian kontroversi ada versi yang salah ya dibicarakan, karena kan sampai sekarang belum ada versi resmi apa yang sebenarnya terjadi dan mendiskusikan dalam ruang damai tanpa kekerasan," imbuh dia.

Lalu soal ucapan Presiden Joko Widodo yang menginginkan film G30S/PKI diproduksi ulang, Grace mengaku setuju. Sebab menurut dia, sejumlah visual adegan yang ditayangkan dalam film sudah tak relevan dengan kondisi sosial masyarakat era ini.

"Sekarang gen milenial sudah semakin malas baca, kalau mau mendidik sejarah ya lewat visual dengan data baru. Jadi kalau mau dibuat lagi dengan data terbaru kami mendukung," ucapnya.

"Jadi kenapa tidak dibuat lagi yang bisa menceritakan potongan-potongan sejarah secara lebih utuh, dan tidak mengumbar sisi kekerasannya yang menakutkan dan nggak baik untuk publik," lanjut Grace.