PSI Minta Anies Baswedan Buka Anggaran KUAPPAS ke Publik

Rian Ernest menjawab pertanyaan wartawan terkait pelaporan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait tulisan Potong Bebek Angsa yang bernada PKI. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan transparan soal anggaran. Anies diminta membuka Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUAPPAS) ke publik.

Hal tersebut dilakukan seperti era Basuki T Purnama atau Ahok. Dengan membuka data KUAPPAS ke publik, maka masyarakat bisa menilai dan mengecek anggaran di APBD DKI.

"Memantau uang pajak DKI Jakarta ini mau dibawa kemana. Akan lebih baik kalau anggaran prosesnya dibuka sejak awal, supaya Pak Gubernur Anies Baswedan tidak hanya memantau anggaran dengan mata 106 dewan dan 70 ribu PNS. Kenapa tidak dibuka saja pada publik, supaya dari 10 juta warga kan ada 200 ribu orang mungkin yang penasaran anggarannya dipotong kemana," kata Jubir PSI DKI Jakarta Rian Ernest di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Senin (28/10). 

Konferensi pers Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Foto: Ricad Saka/kumparan

Sejauh ini, KUAPPAS memang tak dibuka ke publik. Rian Ernest mengaku, Fraksi PSI DPRD DKI sudah berkirim surat ke Anies pada awal Agustus berkaitan dengan rincian anggaran KUAPPAS. Tapi hingga sekarang belum ada respons dari Anies. Ini semua menunjukan bahwa sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan.

"Dan lebih mirisnya lagi kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan itu mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini dari media massa. Beberapa hari lalu Pak Sekda ini mengetahui bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak secara detil memantau isi anggaran," ungkap Rian. 

Selain itu juga, PSI menyoroti soal pembahasan KUAPPAS yang hanya tersisa satu bulan lagi. Semestinya pembahasan KUAPPAS idealnya dibahas selama 3 sampai 4 bulan. 

"PSI DKI Jakarta meminta Pak Mendagri Pak Tito Karnavian agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan. Kenapa, jadi gini temen-temen sudah dua bulan anggota dari PSI dilantik, tapi sudah dua bulan juga kita belum melihat data rinci atau data komponen dari KUA PPAS dari APBD 2020," beber Rian.

Oleh karena itu, PSI mendesak Anies untuk transparan dalam menyusun anggaran, termasuk dana retribusi yang didapat. Transparansi anggaran adalah tanggung jawab utama pemimpin dalam hal ini gubernur.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan, KUA-PPAS 2020 belum selesai disusun. Karena itu pula, datanya belum dipublikasi.

"Ya kita karena kemarin dicek Bappeda itu belum dianukan (sah), belum final, bahas itu kan masih banyak perubahan-perubahan," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Meski belum di-publish kepada masyarakat, Saefullah mengatakan pihaknya sudah memberikan draft KUA-PPAS kepada DPRD DKI Jakarta. Sehingga mereka bisa mempelajari dan mengkaji draft itu.

"Tapi mengenai barangnya kan bisa dilihat semua bisa dilihat gimana sudah kita berikan transparan, softcopy-nya maupun hardcopy-nya. Tinggal dipelajari saja," ucapnya.