Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
PSI Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Diisi Gerindra: Yang Penting Efektif
2 Juni 2024 12:30 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil mengaku tak masalah dengan komposisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang seluruhnya diisi oleh kader Partai Gerindra.
ADVERTISEMENT
Cheryl menuturkan, meskipun tim tersebut hanya diisi oleh kader Partai Gerindra, program ke depan juga akan melibatkan partai koalisi.
"Kalau belum melibatkan partai lain enggak masalah, yang penting efektif. Toh, nantinya program akan dikerjakan jajaran eksekutif yang melibatkan partai koalisi," kata Cheryl saat dihubungi, Minggu (2/6).
Cheryl menegaskan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran disiapkan untuk menjalankan program yang dijanjikan saat masa kampanye.
"Ini memang tim Pak Prabowo untuk membantu persiapan program Pak Prabowo sesuai janji kampanye," ucap dia.
Lebih jauh, Wakil Komandan Tim Bravo (Komunikasi) TKN Prabowo-Gibran itu menegaskan bahwa koalisi dibentuk atas dasar saling percaya dan menghormati.
"Kami percaya Pak Prabowo akan selalu berusaha mengambil langkah terbaik dan bijaksana untuk kepentingan rakyat banyak," tandas dia.
ADVERTISEMENT
Prabowo-Gibran kini punya tim baru, namanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Tim ini dipimpin oleh Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Tim langsung bekerja dengan menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 5 Mei 2024. Dasco bertemu langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam kunjungannya, Dasco ditemani oleh Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sekaligus Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.
"Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober," kata Muzani di kantor Kemenkeu, Jumat, (31/5).