PSI Tutup Tahun 2018: Lolos Verifikasi KPU hingga Tolak Perda Syariah

29 Desember 2018 17:47 WIB
clock
Diperbarui 15 Maret 2019 3:51 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum PSI Grace Natalie. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum PSI Grace Natalie. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tahun 2018 menjadi tahun yang menggembirakan. Sebab, pada tahun 2018 PSI lolos verifikasi KPU dan menjadi peserta pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengklaim di tahun ini juga PSI telah dua kali berhasil memantik diskusi menarik di kalangan masyarakat terkait perda syariah hingga larangan poligami.
"Dua kali pidato saya sebagai Ketua Umum PSI di #Festival11 mengenai sikap kami menolak Perda Injil dan Syariah, serta larangan poligami bagi kader PSI, telah memantik diskusi yang hangat," kata Grace dalam keterangan tertulisnya yang diterima kumparan, Sabtu (29/12).
"Saya senang karena dunia politik kita selama ini kering akan wacana publik dan kami telah menginisiasi perdebatan publik yang hangat," tambah eks presenter tv itu.
Grace Natalie di perayaan HUT ke 4 PSI di ICE BSD, Minggu (11/11/2018). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Grace Natalie di perayaan HUT ke 4 PSI di ICE BSD, Minggu (11/11/2018). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)
Ia membantah anggapan yang banyak mengkhawatirkan dua pidatonya itu akan menggerus popularitas PSI. Grace menegaskan bahwa politik PSI adalah politik nilai dan politik ideologis.
ADVERTISEMENT
"Politik tidak mesti selalu dikaitkan dengan keuntungan elektoral, tapi sejauh mana partai konsisten dan tekun memperjuangkan nilai yang menjadi alasan kenapa partai didirikan," tuturnya.
Di penghujung tahun 2018 ini, Grace berpesan kepada para pemilih yang masih ragu karena hembusan isu PSI tidak akan lolos ambang batas parlemen. Grace meyakini, justru keraguan itu akan berdampak sebaliknya.
"Saya tegaskan suara kalian akan sangat bermanfaat untuk memastikan kehadiran sebuah partai di DPR yang akan memperjuangkan Indonesia tanpa diskriminasi dan Indonesia tanpa korupsi," pungkas Grace.