PSU Tasik Butuh Rp 60 M, Demul: Pemprov Bantu, Tak Ganggu Plan Efisiensi

Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi kunjungi SMPN 4 Karawang. Foto: kumparan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar untuk Bupati Tasikmalaya ditaksir butuh dana Rp 60 miliar. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jabar, akan membantu memenuhi pembiayaan itu.

"Rp 60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan (nilainya) masih dihitung," kata Dedi dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/2).

"PSU dilaksanakan, biayanya dibagi dua provinsi dan kabupaten," ujar dia.

Dedi memastikan dana untuk PSU tersebut tak bakal mengganggu rencana efisiensi anggaran di lingkungan Pemprov Jabar. Uang yang digunakan, bakal berasal dari dana Pilkada 2024 yang masih tersisa di KPU dan Bawaslu Jabar.

“Dana sisa yang kemarin di Bawaslu Jabar dan KPU Jabar masih ada, aman, jadi tidak mengganggu efisiensi," ujarnya.

Adapun pernyataan di atas diungkapkan Dedi usai menggelar rapat koordinasi yang melibatkan unsur KPU, Bawaslu, serta pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekda Jabar Herman Suryatman bilang, itu merupakan bentuk perhatian serius Dedi pada penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya pascaputusan hasil sengketa oleh MK. Dia menyampaikan poin-poin yang dibahas meliputi aspek pembiayaan, metode hingga material PSU.

Itu semua diperhatikan, agar kelak pelaksanaannya dapat berjalan baik.

“Agar pelaksanaannya berjalan baik. Apa saja yang harus disiapkan, kegiatan apa yang harus dilakukan, A sampai Z, tentu ini domainnya KPU ya," tuturnya.

Adapun terkait pembiayaan PSU sendiri, Herman bilang Pemprov Jabar bakal mengikuti arahan dari Gubernur.

"Yang jelas ini adalah kepentingan bersama sehingga harus diantisipasi dengan baik," ucap Herman.

Sebelumnya, Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 2024 akan diulang tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto, yang sebelumnya mengantongi suara terbanyak. Ade batal menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pasca gugatan sengketa pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), pada pada Senin (24/2).

Dalam amar putusan MK, Ade terhitung telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, terhitung sejak dia menjadi Pj Bupati Tasikmalaya pada 2018 hingga 2024. Sehingga tak bisa kembali mencalonkan diri.

MK juga meminta PSU dilaksanakan paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.