PT KCN Bicara soal Tembok Beton Pelabuhan di Cilincing: Sudah Ada Sejak 2010
·waktu baca 3 menit
PerbesarDirektur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menegaskan pembangunan pelabuhan di Marunda, Jakarta Utara, sudah dimulai sejak 2010 dan kini progresnya mencapai 70 persen.
Proyek ini disebut murni investasi swasta dan pemerintah pusat, tanpa menggunakan dana APBN maupun APBD. Tembok beton di laut yang belakangan ramai diperbincangkan merupakan bagian dari proyek pengembangan pelabuhan ini.
“Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang,” kata Widodo saat konferensi pers di PT KCN, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9).
Widodo menjelaskan, saat ini KCN membangun tiga pier (dermaga). Pier 1 sudah beroperasi untuk multipurpose cargo, Pier 2 ditargetkan selesai pada 2026, lalu Pier 3 masih dalam proses pembangunan dan kerap menjadi sorotan karena keberadaan tanggul beton.
Menurutnya, struktur tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) yang merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan.
“Kami sudah menandatangani konsesi bahwa ini menjadi milik negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bumi air laut dikuasai oleh negara,” kata Widodo.
“Jadi ini kami bukan bikin misalnya pulau, lalu kami kavling-kavling jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan. Kami enggak bisa jual apa pun, ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” lanjutnya.
Widodo memastikan seluruh perizinan telah ditempuh, termasuk konsesi dengan Kementerian Perhubungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Proses AMDAL disebutnya sangat kompleks dan memakan waktu hampir dua tahun karena dilakukan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Dalam sidang-sidang itu dengan didampingi Datun (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara), itu kita juga jelas ada sosialisasi kepada saudara-saudara nelayan, bahkan kita memindahkan bagan yang tadinya ada di jalur keluar-masuknya kapal,” jelasnya.
Ia menegaskan proyek ini tidak hanya untuk kepentingan satu komoditas.
“Awalnya kami diarahkan hanya boleh bongkar barang curah. Apa yang dimaksud barang curah? Tentu ada batu bara, pasir, nanti kita bisa lihat. Lalu ada curah cair, yaitu CPO. Lalu dalam proses berjalannya waktu, kami sudah boleh melakukan bongkar muat untuk segala jenis barang, yaitu multipurpose,” papar Widodo.
Solusi Untuk Nelayan Terdampak
Menurut Widodo, keberadaan nelayan tetap menjadi perhatian perusahaan. Ia menyebut terdapat 700 nelayan dan 1.100 kapal kecil di Cilincing yang terdata bersama Pemprov DKI. Untuk itu, KCN menyiapkan akses kapal nelayan sepanjang 800 meter di sisi pelabuhan agar aktivitas mereka tidak terganggu.
“Dan kami sudah survei, yang tadi saya usulkan proyek yang memang digagas Pemprov yaitu Kalibaru Cilincing Marunda (KCM), yang terdata ada 700 nelayan dan 1.100 kapal di bawah satu GT (Gross Tonage) yang fokus kami,” kata Widodo.
“Nah, apa yang akan langkah nyatanya selama proses pembangunan? Karena proses pembangunan ini pasti ada dampak. Tapi kan, eh, tadi kami sampaikan, kami akan mencari formula apa yang bisa membantu,” sambung dia.
Selain akses nelayan, KCN menyiapkan program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satunya, beasiswa bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran agar bisa magang hingga bekerja di pelabuhan.
Lebih lanjut, Widodo menyebut investasi pembangunan pelabuhan cukup besar. Ia menambahkan, pendanaan proyek didukung oleh perbankan nasional.
“Kami enggak pakai uang APBN, enggak pakai uang APBD. Ini murni uang swasta yang kita pinjam ke bank,” tegas Widodo.
Widodo juga menyoroti posisi pelabuhan KCN yang bersebelahan dengan Pelindo serta berada dalam rencana induk pelabuhan.
“Kalau kita lihat sebelah kiri, Pelindo lalu ada perairan nelayan, ini milik Pemprov DKI sesuai rencana induk pelabuhan lalu di sebelah kirinya KCN,” jelasnya.
Ia menutup dengan keyakinan bahwa kehadiran KCN akan memberi manfaat jangka panjang bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami bikin pelabuhan untuk negara, untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi,” pungkasnya.