PT KCN Siapkan Kompensasi-Beasiswa Bagi Nelayan Cilincing Terdampak Tembok Beton

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyampaikan paparan di PT Karya Citra Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi menyampaikan paparan di PT Karya Citra Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

PT Karya Citra Nusantara (KCN) menyiapkan solusi bagi nelayan Cilincing yang terdampak proyek tanggul dan pembangunan pelabuhan.

Direktur Utama KCN Widodo Setiadi menyebut program beasiswa, pelatihan kerja, hingga kompensasi jangka pendek tengah diformulasikan bersama instansi terkait.

“Kalau besarannya (kompensasi) untuk nelayan, itu yang kami akan gandeng Sudin dan Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian) untuk menentukan sampai kira-kira pembangunan ini selesai kapan,” kata Widodo dalam jumpa pers di PT KCN, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9).

Proyek pelabuhan PT Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

“Kalau yang sudah berjalan, sebetulnya tadi saya sampaikan, beasiswa. Tapi saya mengarahkan ke STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran). Kalau dia sudah lulus, saya pasti kasih kerjaan jadi pelaut dan lain-lain. Tapi dia wajib membiayai satu lagi anak didik. Jadi ini berputar,” lanjutnya.

Selain pendidikan, KCN juga menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) di bidang kesehatan dan fasilitas sosial.

“CSR saya banyak ke kesehatan. Saya selalu bantu dengan RS Koja atau Cilincing. Termasuk kami bangun juga rumah autis melalui Cagar Budaya,” ujar Widodo.

Proyek pelabuhan PT Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

“Sekarang yang kita coba, saya sudah kerja sama dengan kecamatan, ada Balai Pelatihan. Jadi kalau yang mau kerja, ya harus punya standardisasi dulu supaya bisa diterima,” lanjutnya.

Untuk jangka pendek, kompensasi bagi nelayan masih dalam tahap penyusunan bersama Sudin dan Dinas KPKP.

“Kita sedang mencari cara bagaimana kompensasi untuk jangka pendek sampai 2027. Itu sedang diformulasikan oleh Dinas Sudin dan Dinas KPKP. Tapi kalau saya berharapnya bukan uang harus dikasih. Tapi bisa memberdayakan menambah pendapatan,” ucap Widodo.

Proyek pelabuhan PT Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Sementara itu, Ketua Komunitas Nelayan Cilincing Danu Ali mengakui, hasil tangkap nelayan berkurang drastis sejak pembangunan tanggul. Namun, pihak KCN dan KPKP memberikan solusi usai pertemuan dengan mereka.

“Anggota kami ada yang dirugikan. Pencarian hasil tangkap berkurang mencapai sampai 70 persen. Kami mengajukan untuk pertemuan, Alhamdulilah ditanggapi oleh bapak-bapak, ibu-ibu dari KCN dan kami didampingi oleh pihak KPKP mencari solusinya seperti apa,” kata Danu.

Ia menambahkan, keberadaan tanggul membuat nelayan harus memutar lebih jauh sehingga ongkos bahan bakar bertambah.

Layar yang menampilkan proyek pelabuhan PT Karya Citra Nusantara saat ditunjukkan di PT Karya Citra Nusantara, Cilincing, Jakarta a, Jumat (12/9/2025). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

“Dengan adanya tanggul yang di-booming-kan sekarang ini, nelayan dirugikan? Dirugikan, karena harus memutar. Setidaknya ada bahan bakar yang bertambah. Ditanggapi dengan beliau,” ujar Danu.

“Lalu dengan proses pelaksanaan dari pembangunan itu yang tadi diutarakan, mengurangi hasil tangkap sampai sejauh itu. hal ini kami utarakan dan kami juga bukan hanya nelayan Cilincing tapi nelayan Marunda pun ada di sini,” tambah dia.

Meski mengakui adanya dampak, Danu menekankan tidak semua nelayan terkena imbas.

Wujud pagar tembok beton di pesisir laut Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

“Enggak semua nelayan terdampak. Untuk nelayan tengah kami tidak bisa seperti itu, hanya nelayan terdampak, itu pun nelayan-nelayan pesisir,” jelasnya.

Danu memastikan pihaknya menolak negosiasi tertutup dengan KCN dan meminta ada pengawasan dari instansi pemerintah.

“Kami meminta agar ada pihak dari instansi terkait ikut terlibat. Sudah ada kesepakatan. Baik kompensasi yang dari nelayan tangkap yang merasa minim dapatnya maupun memutar dengan bangunan yang ada di laut, kemudian kompensasinya dari KCN bersedia,” tutupnya.