Puan: 79 Tahun RI, Biasakan yang Benar, Bukan Membenarkan yang Biasa

Sidang Tahunan DPR dan MPR - Pidato Puan Maharani Foto: Youtube/MPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani berefleksi terkait perjalanan 79 Indonesia merdeka. Menurutnya, saat ini Indonesia dibangun menuju kemajuan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Menurut Puan, momen 79 tahun Indonesia harus menjadi momentum melakukan otokritik. Dia mengingatkan hal itu dalam sidang tahunan tentang RAPBN 2025.

"Menjadi momentum bagi kita semua, untuk melakukan kritik dan otokritik, atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia," kata Puan di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (16/8).

"Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan; asalkan kita tidak berhenti apalagi mundur. Kita harus terus membiasakan yang benar; dan bukan membenarkan yang biasa," sambungnya.

Dia mengajak untuk terus memperkuat hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk.

Penyusunan Nota Keuangan

DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan.

Terkait hal itu, Puan berpesan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat.

Termasuk dalam: mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan; memperoleh pemberdayaan ekonomi; membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya.

"Yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," kata Puan.

Menurut Puan, pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

"Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap," ucapnya.

Masalah-masalah struktural, lanjut Puan, seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," kata dia.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," pungkas dia.