Puan: 9 RUU Telah Disahkan DPR di Tahun Sidang 2020-2021

Puan Maharani pakai baju adat Minang di peringatan HUT RI. Foto: DPR

DPR mengadakan rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 memperingati HUT ke-76 DPR RI. Rapat paripurna ini hanya memiliki satu agenda tunggal yakni pidato Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan laporan kinerja DPR tahun sidang 2020-2021.

Puan mengatakan terkait kinerja legislasi, DPR telah mengesahkan 9 RUU dalam tahun sidang 2020-2021, salah satunya UU Omnibus Law. Saat ini, kata dia, terdapat 14 RUU yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I dan 17 RUU yang sedang dalam tahap penyusunan.

"Sembilan RUU, telah disahkan menjadi UU. Empat belas RUU, sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I; dan tujuh belas RUU, sedang dalam tahap penyusunan," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (31/8).

"Di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian dan dinamika aspirasi masyarakat yang tinggi, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia, yang diharapkan menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita,” lanjut dia.

Terkait dengan perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, sepanjang tahun sidang 2020-2021, kata dia, hanya 5 perkara dari 79 perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 yang putusannya dikabulkan MK.

"Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, telah sejalan dengan konstitusi negara," kata dia.

Suasana Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Eks Menko PMK ini menuturkan, meski di tengah pandemi corona, seluruh anggota DPR dipastikan akan bekerja dengan optimal dan menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.

“DPR RI dalam menjalankan politik legislasi juga memperhatikan asas dalam pembentukan undang-undang yang meliputi tujuan pembentukan, substansi yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan keterbukaan, sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas,” kata Puan.

Untuk prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024, DPR bersama pemerintah telah menyepakati target 246 RUU dan ada 33 RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Puan pun menyebut DPR berkomitmen menyelesaikan prolegnas.

Tak hanya itu, Puan juga menyebut DPR menjalankan peran diplomasi parlemen. Puan menegaskan, DPR ikut andil dalam membawa misi kepentingan nasional Indonesia pada forum-forum parlemen internasional seperti isu pandemi COVID-19, pencapaian tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) hingga kemerdekaan Palestina.

“Melalui berbagai aktivitas diplomasi parlemen tersebut DPR RI menyuarakan dan memperjuangkan pandangannya atas berbagai isu internasional,” jelasnya.

“DPR RI juga secara aktif mengisi posisi-posisi penting di sejumlah organisasi internasional, sehingga dapat mengambil peran yang lebih strategis,” tandas Puan.