Puan Dorong PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Bergilir

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Ia juga mendorong PLN menjelaskan secara transparan penyebab gangguan yang memicu pemadaman berkepanjangan tersebut.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan, Senin (22/6/2026).
Pemadaman listrik bergilir diketahui telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir dan menimbulkan keresahan karena mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak pada kegiatan ekonomi.
PLN sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Perusahaan menyebut gangguan pasokan batu bara berkalori menengah serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik independent power producer (IPP) menjadi faktor yang memengaruhi pasokan listrik.
Pada hari yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan penanganan persoalan tersebut. PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir dapat dikurangi.
Puan mengapresiasi langkah yang dilakukan PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan.
“Saya mengapresiasi langkah cepat PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan yang bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Meski demikian, ia menegaskan upaya pemulihan tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Menurutnya, PLN perlu mengungkap akar persoalan secara terbuka sekaligus melindungi masyarakat dan sektor-sektor yang terdampak.
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegas Puan.
“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Puan menilai dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan dalam bentuk terganggunya aktivitas rumah tangga, tetapi juga memukul produktivitas ekonomi masyarakat. Banyak pelaku UMKM, pedagang, hingga pekerja yang bergantung pada listrik dan internet mengalami kerugian akibat pemadaman yang berulang.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.
Ia pun mengingatkan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional.
“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.
Menurut Puan, kelompok yang paling rentan terdampak pemadaman adalah pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena tidak memiliki sumber listrik cadangan seperti perusahaan besar.
“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.
Ia berharap pemerintah dan PLN melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan.
