Puan: Jangan Biarkan Pekerja yang Di-PHK Berjuang Sendirian, Negara Harus Hadir

Ketua DPR RI Puan Maharani saat tiba di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sedang marak terjadi. Menurutnya, para pekerja yang kena PHK tak bisa dibiarkan sendirian.

“Jangan biarkan pekerja yang di-PHK berjuang sendirian,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (5/5).

Puan meminta pemerintah untuk turun langsung memberikan bantuan sosial untuk para pekerja, termasuk memberikan program bantuan bagi pekerja formal yang beralih ke sektor informal usai di-PHK.

“Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur," sambungnya.

Puan pun menyoroti laporan Menaker Yassierli kepada Komisi IX DPR di rapat terakhirnya. Saat itu Yassierli memaparkan angka PHK di Indonesia untuk periode Januari sampai 23 April 2025 tembus sampai di angka 24.036 orang.

Menurut Yassierli, jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kemenaker mencatat angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta dan Riau.

Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.

“Pemerintah perlu memberikan bantuan agar peluang-peluang baru bagi mereka memberikan hasil positif, dan bukannya menambah mereka semakin terpuruk,” pungkasnya.