Puan Minta KPK Adil: Jangan Ada Politisasi Hukum, Rusak Kepercayaan Publik

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) pada Rapat Paripurna DPR Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pesan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang diperingati setiap 9 Desember. Puan meminta penegakan hukum korupsi berjalan secara adil dan transparan.

Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar terutama yang sedang berjalan atau dilakukan KPK.

“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (9/12).

Petugas menunjukkan barang bukti saat konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka operasi tangkap tangan (OTT) KPK Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Puan menekankan independensi adalah hal yang penting untuk lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Khususnya bagi KPK sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Indonesia.

"Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga," ucap Puan.

Ketua DPP PDIP ini berharap agar Hari Antikorupsi Sedunia tidak hanya dijadikan hanya sebagai perayaan atau seremoni semata tanpa tindakan nyata.

“Semua elemen bangsa harus bekerja sama dan bersinergi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

"Hari Anti Korupsi Sedunia ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah tugas kita bersama," sambung Puan.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (tengah), ajudan Gubernur Bengkulu Evriansyah (kanan), dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (kiri) saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka OTT KPK di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Eks Menko PMK ini menekankan peran pemuda sangat diperlukan untuk membuat Indonesia bersih dari korupsi. Pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema ‘Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity’ atau ‘Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan’.

Sementara Indonesia melalui KPK mengambil tema ‘Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju’ pada Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

Puan menilai, tema ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berkomitmen dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

“Secara khusus, saya mengajak generasi muda turut berpartisipasi aktif memerangi korupsi. Sebagai agen perubahan, pemuda punya potensi besar untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa bersih dari tindak korupsi,” kata Puan.

Menurut Puan, dengan jumlah 1,9 miliar anak muda di dunia, pemuda bisa menjawab berbagai tantangan terkait isu korupsi. Apalagi saat ini mayoritas generasi muda memiliki tingkat edukasi tinggi dan merupakan generasi kritis.

“Selain ikut membudayakan kehidupan yang bebas dari perilaku-perilaku korup, generasi muda bisa ikut mengawal setiap kebijakan Negara demi memastikan Indonesia terbebas dari korupsi. Anak muda menjadi tumpuan bangsa ini untuk memiliki masa depan yang lebih cerah,” kata Puan.