Puan Minta Nadiem Tak Buru-buru Hapus UN: Jangan Sampai Rugikan Murid

Mendikbud Nadiem Makarim di acara pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro. Foto: Dok. Humas UI

Ketua DPR Puan Maharani meminta Mendikbud Nadiem Makarim tak tergesa-tega untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021. Ia meminta agar kebijakan itu tidak merugikan siswa sekolah. Sebelum menghapus UN, sebaiknya Nadiem lebih meningkatkan kualitas guru.

"Jangan terburu-buru, kita lihat dan jangan sampai merugikan anak murid. Kemudian siswa juga, orang tuanya dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (12/12).

Untuk itu, mantan Menko PMK itu juga meminta agar Nadiem dapat menjelaskan sistem pengganti UN, yang akan menjadi penentu kelulusan siswa. Selain itu, kata dia, sistem baru yang hendak dibuat harus memperhatikan standar masuk perguruan tinggi.

"Kemudian Mendikbud menjelaskan kepada publik, yang pastinya kan yang harus kita lihat atau kita tanyakan kepada Mendikbud itu ya itu apa kriterianya untuk kelulusan anak itu di SMA, ataupun di SMP, ataupun di SD," ucap dia.

"Kemudian kalau enggak ada UN, kemudian kalau mau masuk ke Perguruan Tinggi itu kita akan menggunakan apa," tambah Puan.

Puan berharap agar Nadiem dapat memberikan penjelasan mengenai pandangannya terhadap UN. Sehingga, tak terdapat pemikiran keliru terhadap rencana penghapusan UN.

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Apalagi, masih terdapat waktu selama 1 tahun untuk mengkaji lebih sistem Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang digunakan sebagai pengganti UN.

"Yang saya minta atau saya harapkan dari Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem itu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kemudian menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini. Ini masih akan dilakukan tahun 2021 jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Nadiem memastikan tahun 2020 akan menjadi tahun terakhir penyelenggaraan UN. Ia akan mengganti dengan asesmen kompetisi dengan melihat kemampuan bahasa hingga penguatan pendidikan karakter.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerik), dan penguatan pendidikan karakter,” tutur Nadiem, Rabu (11/12).