Puan Minta Perlindungan Nelayan dari Kapal Besar: Harus Berdaya di Laut Sendiri!

Ketua DPP PDIP Puan Maharani melantik Pengurus Benteng Muda Indonesia, Kamis (17/3/2022). Foto: PDIP

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti keberadaan nelayan kecil dan tradisional dalam sistem kontrak penangkapan ikan. Ia meminta pemerintah melindungi mereka terutama dalam hal persaingan dengan kapal besar korporasi.

“Kekayaan alam Indonesia termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," tegas Puan di Jakarta, Selasa (5/4).

"Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita,” lanjutnya.

Puan menilai, kebijakan baru tersebut memang menguntungkan pemerintah karena menambah pemasukan negara, namun hal itu harus dijalani secara ketat agar tidak merugikan nelayan tradisional.

Sejumlah perahu nelayan tertambat di Pantai Kenjeran Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/4/2022). Foto: Didik Suhartono/Antara Foto

“Sehingga tidak ada nelayan kecil tradisional yang dirugikan, apalagi tersingkirkan akibat regulasi tersebut. Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri,” harap dia.

Beragam hal dapat segera dilakukan pemerintah, seperti memaksimalkan peran petugas jaga hingga memperkuat aparat penegak hukum yang bersikap tegas dengan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.

“Petugas juga harus siaga 24 jam dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut. Petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kecil tradisional di lautan,” pinta Puan.

“Nelayan kecil dan tradisional harus dilindungi bukan hanya dari kapal besar korporasi yang resmi beroperasi, tetapi juga dari kapal-kapal pencuri,” tandasnya.