Puan: Penambahan Komisi DPR Sudah Dikaji, Kita Sesuaikan Kementerian Prabowo

Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan pada pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (21/9/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

DPR RI memberi sinyal akan menambah jumlah Komisi kerja. DPR saat ini mempunyai total XI Komisi. Penambahan Komisi DPR imbas jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran yang akan bertambah.

Prabowo dikabarkan bakal punya 44–54 menteri. Ada kementerian yang dipecah jadi dua, bahkan tiga kementerian; ada kementerian koordinator baru; dan ada sejumlah badan baru setingkat kementerian.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, penambahan jumlah komisi ini sudah dikaji. Berapa jumlah lengkapnya akan disampaikan setelah pengumuman resmi jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

"Sudah dikaji. Kita akan matangkan nanti setelah kemudian Presiden terpilih nantinya mematangkan. Kira-kira Berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya," kata Puan kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Khusus HUT DPR ke-79 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Ketua DPP PDIP ini mengatakan, DPR pada prinsipnya akan menyesuaikan dengan jumlah pos kementerian/lembaga. Ia pun memastikan penambahan Komisi DPR diputus berdasarkan musyawarah mufakat.

"Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa, kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan, disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang akan ada," ucap Puan.

"Pertama dengan mekanisme yang ada dan musyawarah mufakat," kata Puan.

Infografik prakiraan nomenklatur pemerintahan Prabowo. Foto: Dinda Faradiba/kumparan

Sebelumnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, penambahan jumlah menteri otomatis juga akan berdampak pada jumlah Komisi di DPR. DPR saat ini mempunyai XI Komisi. Nantinya, jumlah Komisi DPR akan menyesuaikan dengan jumlah kementerian.

"Itu kan paralel. Kalau jumlah kementerian bertambah, termasuk lembaga maka kalau dipertahankan XI Komisi yang sekarang ini ada maka beban di sini akan berat dalam hal mitra pemerintah. Karena itu ada pemikiran ditambah," kata Muzani.

"Berapa? Nanti akan bergantung pada lobi komisi-komisi yang akan berlangsung setelah DPR dilantik," tutup dia.