Puan: Reshuffle Hak Jokowi, Saya Enggak Diajak Bicara

Presiden Jokowi bersama Ketua DPR Puan Maharani saat menemui Ketua Majelis Nasional Korsel Kim Jin-pyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal isu reshuffle kabinet yang santer awal tahun ini. Ia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Menurut Puan, hanya Presiden Jokowi yang tahu alasan dan kapan reshuffle diperlukan.

"Reshuffle atau pergantian kabinet itu adalah hak prerogatif dari presiden. Tentu presiden yang akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukan, apakah perlu dilakukan apa tidak," kata Puan di Gedung DPR RI, Kamis (19/1).

"Kita tunggu saja presiden apa yang akan jadi pertimbangannya dan kapan akan melakukan reshuffle jika memang akan dilakukan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Puan enggan memberikan tanggapan soal menteri-menteri mana yang perlu dievaluasi. Tetapi menurutnya, sah saja apabila ada pihak-pihah yang menyuarakan pandangan soal kinerja menteri yang kurang memuaskan.

"Wah, saya tidak bisa mengatakan hal itu, itu kan hak prerogatif presiden dan saya juga enggak diajak bicara sama presiden ya, tanyakan kepada presiden," ujarnya.

"Sebagai parpol atau individu tentu kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden," pungkas dia.

Presiden Jokowi belakangan berulang kali memberikan sinyal akan ada reshuffle kabinet di tahun 2023. Namun, ia belum memberikan bocoran kapan hal itu dilakukan.

Sementara, ada menteri NasDem disebut akan dipertimbangkan Jokowi untuk diganti. Saat ini, terdapat 3 menteri NasDem di kabinet yakni Syahrul, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menkominfo Johhny G Plate.

Anies Baswedan disebut-sebut menjadi alasan potensi reshuffle tersebut. Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Sjaiful Hidayat menilai kinerja Mentan dan Menteri LHK kurang memuaskan sehingga perlu direshuffle.

NasDem berulang kali menyatakan sikap akan mendukung pemerintahan hingga 2024 dan menyerahkan keputusan reshuffle kepada Jokowi.