Puan Soal Kepala Daerah Kena OTT: Harus Evaluasi, Apa Biaya Politik Mahal?
·waktu baca 1 menit
PerbesarKPK kembali menangkap kepala daerah pada Selasa (10/3). Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Penangkapannya menjadi OTT kepala daerah kedua pada bulan Maret ini, setelah sebelumnya Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq juga terkena OTT dan ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menanggapi maraknya OTT kepala daerah ini. Menurutnya, ada hal yang perlu dievaluasi, termasuk biaya politik yang mahal.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ucap Puan di DPR, Selasa (10/3).
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran pentingnya akuntabilitas kepada para kepala daerah.
“Juga bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” tuturnya.
Hal-hal tersebut lah yang menurut Puan harus dievaluasi demi mengurangi risiko korupsi di tingkat kepala daerah.
“Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” tandas Puan.