Puan Soal Natuna: Kedaulatan Bangsa Harga Mati

20 Januari 2020 19:49 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPR RI dan Politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPR RI dan Politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
ADVERTISEMENT
Banyak pihak berbeda pendapat mengenai polemik RI dengan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan, kedaulatan bangsa merupakan harga mati.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, kata Puan, penyelesaian pelanggaran di wilayah kedaulatan negara khususnya perairan Natuna harus tetap mengedepankan diplomasi.
“Kedaulatan bangsa itu harga mati jadi tentu saja kita harus jaga kedaulatan bangsa tapi kemudian tetap mengedepankan proses diplomasi,” ujar Puan di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Senin (20/1).
Puan mengatakan sejauh ini tidak ada penguatan pasukan RI di perairan Natuna. Upaya diplomasi tetap jadi yang terdepan.
“Belum ada (penambahan pasukan) sepengetahuan saya, pemerintah belum melakukan hal itu tapi tetap mengedepankan diplomasi yang pastikan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia harga mati,” katanya.
“Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghormati, menghargai tanpa kemudian berspekulasi. Namun proses diplomasi dikedepankan,” tuturnya.
KRI Tjiptadi-381 mengikuti sailing pass di Laut Natuna, Rabu (15/1). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah usai mengikuti rapat kerja bersama komisi I DPR untuk membahas penguatan kedaulatan Indonesia di Natuna. Prabowo mengatakan dalam rapat itu, DPR sepakat kedaulatan negara tidak dapat ditawar oleh negara mana pun.
ADVERTISEMENT
"Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar menawar," kata Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Senin (20/1).
Prabowo menuturkan sebenarnya bukan hanya China yang melanggar wilayah kedaulatan negara. Menurutnya, terdapat sejumlah negara lain yang melakukan pelanggaran yang sama. Tapi, ia enggan menyebut negara mana saja yang dimaksud.
"Saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita. Iya, ada beberapa negara lain ya. Saya cukup sebut beberapa negara," kata mantan Danjen Kopassus itu.