Puan Ungkap Tugas 2 Komisi Baru di DPR: XII Membawahi Energi, XIII Hukum dan HAM

Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di gedung DPR, Rabu (16/10/2024). Foto: Instagram/@puanmaharaniri

Ketua DPR RI Puan Maharani membocorkan mengenai ruang lingkup kinerja 2 komisi baru di DPR RI yakni Komisi XII dan Komisi XIII.

Pada periode DPR RI periode 2019-2024 lalu, terdapat 11 jumlah komisi yang berfungsi sebagai pengawasan kinerja kementerian kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

“(Komisi) XII energi dan ESDM, yang (komisi) XIII hukum, reformasi, dan HAM, (Komisi I-XI) tetap,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Senin (21/10).

Suasana Rapat Paripurna DPR Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Dengan adanya pemekaran jumlah kementerian kabinet Merah Putih yang berjumlah 64 kementerian yang terdiri dari 7 jabatan Menko, 41 menteri serta 6 pejabat setingkat menteri. Jumlah komisi pengawasan pun ditambah menjadi 13.

Puan mengatakan penetapan struktural komisi hingga ruang lingkup kerja dan pengawasan baru akan dilakukan besok saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/10).

“Kami (DPR RI) kemudian menyelesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk kemudian nanti akan ditetapkan besok di rapat paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” kata Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab pertanyaan awak media saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Selain jumlah komisi, DPR RI juga menambah 1 badan yakni Badan Aspirasi Masyarakat.

Badan ini bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti, melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD, melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait serta, menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan mining full partisipation pada setiap tahapan pembahasan rancangan undang-undang.