Pukat UGM Pesimistis ke Pansel KPK: Jokowi Pilih untuk Amankan Pemerintah

Konferensi pers pansel capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5). Foto: Zamachsyari/kumparan

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyoroti anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK yang telah dipilih Presiden Jokowi.

Menurut Zaenur, komposisi pansel tersebut menunjukkan cara Jokowi "mengamankan" pemerintah usai dirinya lengser dari kursi presiden.

Hal itu lantaran komposisi pansel yang didominasi dari unsur pemerintah.

"Saya, sih, melihat sekali lagi konfigurasi pansel itu mencerminkan keinginan presiden untuk memilih capim KPK yang dapat menjamin keamanan pemerintah, itu dibuktikan dengan unsur pemerintahnya lebih banyak," ujarnya saat dihubungi kumparan, Jumat (31/5).

Dengan kondisi itu, Zaenur mengaku tak optimistis pimpinan KPK terpilih nantinya mampu mengembalikan muruah KPK lima tahun mendatang.

"Melihat konfigurasi nama-nama pansel yang telah diumumkan, pertama, saya tidak punya banyak optimisme bahwa pansel ini akan menghasilkan calon pimpinan KPK yang independen, bersih, berintegritas, profesional, dan mampu mengembalikan KPK dari keterpurukannya," jelas Zaenur.

Peneliti Pukat UGM, Zaenurrohman. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Zaenur menyebut, mestinya pansel didominasi dari unsur masyarakat alih-alih dari unsur pemerintah meskipun tak ada ketentuan di UU KPK yang mengatur itu.

"Karena KPK adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, seharusnya panselnya pun independen. Nah, salah satu bentuk independensi pansel adalah harusnya pansel itu didominasi oleh unsur masyarakat, gitu, ya," ucapnya.

Kendati tak memiliki optimisme terhadap pansel capim KPK saat ini, Zaenur pun berharap pansel capim KPK dapat menunjukkan kinerja yang diharapkan.

Caranya, menurut Zaenur, yakni berani menolak segala bentuk titipan dan intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, pansel juga harus mau mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Kalau itu bisa dilakukan, maka, ya, pansel punya kemungkinan untuk bisa membuktikan bahwa pansel tidak seperti yang saya katakan tadi, lebih merepresentasikan kepentingan pemerintah Presiden Jokowi," pungkasnya.

Lebih lanjut, Zaenur pun memberikan saran kepada pansel capim KPK agar memprioritaskan untuk mencoret capim KPK yang tidak berintegritas dan cacat etik. Setelahnya, barulah mencari yang berkualitas.

"Siapa yang harus dicari oleh pansel? Menurut saya yang paling pertama adalah yang punya keberanian, berani menolak intervensi," tutur dia.

"Tantangan utama komisioner KPK ke depan itu adalah intervensi, intervensi dari pemerintah. Dengan kondisi UU KPK sekarang, tantangan utama KPK adalah bentuk-bentuk intervensi dari pemerintah maupun dari penegak hukum lain, khususnya dari kepolisian dan kejaksaan," tandasnya.

Presiden telah menunjuk sembilan pansel calon pimpinan KPK. Sembilan pansel itu diketuai oleh Muhammad Yusuf Ateh yang juga sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wakilnya adalah Rektor Institut Pertanian Bogor, Prof. Arif Satria. Dengan anggota Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Nawal Nely, Prof. Ahmad Erani Yustika, Y. Ambeg Paramarta, Elwi Danil, Rezki Sri Wibowo, dan Taufik Rachman.