Puluhan Ribu Massa Bentrok saat Demo di Ibu Kota Dhaka, Bangladesh

Pendukung dari seluruh negeri bergabung dalam unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menuntut pengunduran diri Liga Awami Bangladesh dari pemerintah, di daerah Naya Palton, di depan kantor mereka, JUmat (28/7/2023). Foto: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Puluhan ribu pendukung partai oposisi utama Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), berunjuk rasa menuntut agar Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Dilansir AFP, bentrokan meletus di beberapa lokasi saat polisi bergerak untuk membubarkan ribuan massa yang berkumpul dan memblokir jalan utama di sekitar pusat kota.

Setidaknya bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi di empat titik di pusat Ibu Kota Dhaka. Para polisi berusaha menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk memecah massa.

Asap mengepul saat para pendukung Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) membakar bus di daerah Shonir Akhra saat melakukan aksi duduk di titik masuk utama ibu kota Dhaka, Bangladesh, Sabtu (29/7/2023). Foto: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Wartawan AFP di salah satu lokasi di Dholaikhal menyaksikan para pengunjuk rasa membalas tembakan peluru karet dengan melemparkan batu ke arah polisi. Akibatnya sejumlah orang, termasuk polisi, terluka dan dibawa ke rumah sakit.

Akibat demo dan bentrokan ini, transportasi di ibu kota dan ke kota lain terganggu. Polisi juga telah menangkap hampir seribu demonstran.

Demonstrasi Oposisi Bangladesh

Pendukung Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menyerang kendaraan bersenjata polisi di daerah Shonir Akhra, selama aksi duduk mereka di pintu masuk utama ibu kota Dhaka, Bangladesh, Sabtu (29/7/2023). Foto: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Selama beberapa bulan ini, BNP telah menggelar sejumlah aksi protes besar yang melibatkan ribuan pendukung. Salah satu poin kemarahan para demonstran adalah soal biaya hidup yang meningkat, dan menuntut agar Hasina mundur serta pemilu digelar di bawah pemerintahan sementara.

Pemilu Bangladesh sebenarnya sudah dijadwalkan bakal digelar Januari 2024 mendatang. Massa BNP mendesak agar penyelenggaraannya digelar oleh pemerintah sementara yang netral, namun ditolak oleh pemerintahan Hasina.

"Salah satu tuntutan BNP adalah memulihkan demokrasi di Bangladesh. Ini hanya bisa dicapai melalui pemilihan yang bebas dan adil, yang tidak mungkin dilakukan di bawah rezim saat ini," kata pemimpin senior BNP, Abdul Moyeen Khan, dilansir Reuters, Sabtu (29/7).

"Pemerintah harus mundur dan memberikan jalan bagi pemilihan yang bebas dan adil di bawah pemerintahan sementara. Hanya itu yang bisa memulihkan pemerintahan rakyat di Bangladesh," tambahnya.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberikan pidato selama perayaan 75 tahun Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di markas besar UNESCO di Paris pada 12 November 2021. Foto: Julien De Rosa / POOL / AFP

Penangkapan sejumlah aktivis dalam demo ini memancing kritik dari BNP dan kelompok pembela hak asasi manusia.

Kekhawatiran berkobar setelah tuduhan kecurangan suara telah merusak pemilu nasional 2014 dan 2018. Namun hal ini sudah dibantah oleh pemerintahan Hasina.

Selama berkuasa sejak 2009, Hasina telah dituding melanggar HAM, menghancurkan kebebasan pers, dan memenjarakan para kritikus dan pendukung oposisi.

Amerika Serikat menyebut pihaknya sedang menggodok kebijakan baru untuk membatasi visa bagi warga Bangladesh yang dianggap telah merusak proses demokrasi dalam negeri.