Puluhan Ribuan Orang di Israel Kembali Demo Tolak Reformasi Mahkamah Agung

Meriam air ditembakkan ke arah massa saat protes terkait pemecatan menteri pertahanan Israel, di Yerusalem, Minggu (26/3/2023). Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Puluhan ribu warga Israel kembali menggelar aksi demo pada Sabtu (8/4). Demo itu menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin mereformasi Mahkamah Agung.

Aksi demo kali ini sedikit berbeda. Sebab Israel dalam beberapa hari terakhir mendapat serangan dari roket Suriah.

"Keamanan adalah satu hal tetapi reformasi adalah hal lain," kata salah satu massa mahasiswa berusia 26 tahun bernama Amitay Ginsberg dikutip dari Reuters, Minggu (9/4).

"Kami masih akan datang ke sini dan mengatakan dengan keras dan jelas bahwa kami tidak akan membiarkan reformasi ini berlalu," tambah dia.

Meriam air ditembakkan ke arah massa saat protes terkait pemecatan menteri pertahanan Israel, di Yerusalem, Minggu (26/3/2023). Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Aksi demo terjadi di beberapa kota di Israel seperti Tel Aviv. Aksi dimulai dengan doa bagi para korban.

Tercatat ada ribuan orang termasuk tentara cadangan, pemimpin bisnis, anggota industri teknologi Israel dan akademisi terkemuka turun menolak pengetatan terhadap kontrol MA.

Jika kontrol MA diperketat, dikhawatirkan akan merusak demokrasi karena sama saja menyerahkan kekuasaan yang tidak terkendali kepada pemerintah.

Duduk perkara pecahnya rentetan demo anti-pemerintah di Israel bermula ketika Netanyahu mengumumkan rencananya untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung. Menurutnya, pembatasan itu bisa mengembalikan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintah lainnya.

Namun para kritikus memandang upaya Netanyahu memiliki maksud dan tujuan terselubung, yakni membuat lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya independen dari pemerintah itu tunduk kepada lembaga eksekutif — dalam hal ini, pemilik kekuasaan di Israel.

Berdasarkan polling, rencana Netanyahu sangat tidak populer di kalangan sebagian besar warga Israel dan justru memicu amarah publik. Gelombang protes pun telah berlangsung selama berminggu-minggu dan acap kali berujung pada konfrontasi dengan aparat keamanan.

Meski belum sah diratifikasi sebagai UU, tetapi reformasi peradilan ini sudah berdampak negatif — mempengaruhi nilai tukar mata uang Israel dan menimbulkan kekhawatiran di antara Sekutu Barat atas keberlangsungan demokrasi di negara yang sedang berkonflik dengan Palestina itu.