Puncak HUT Kota Yogya Bareng Masa Kampanye: Tangan 'Simbol Politik' Mesti Dijaga

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, warga di Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta, mengibarkan 79 bendera merah putih di Kali Code, Sabtu (17/8/2024). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, warga di Ledok Tukangan, Kota Yogyakarta, mengibarkan 79 bendera merah putih di Kali Code, Sabtu (17/8/2024). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Puncak perayaan HUT ke-268 Kota Yogyakarta berlangsung 7 Oktober mendatang. Ini bertepatan dengan masa kampanye Pilwalkot Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta pun melakukan sejumlah pembatasan.

"Jadi kegiatan hari ulang tahun tetap jalan tetapi kita tetap menjaga netralitas, menjaga marwah supaya tidak memberikan mengarah pada atribut-atribut, jargon, bahkan lagu-lagu kita batasi yang mengarah pada kepentingan paslon dan lain-lain," kata Pj Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto di kantornya, Selasa (1/10).

"Yang pasti segala atribut, segala bentu yel-yel dan lain-lain itu kita buat senetral mungkin," katanya.

Tak hanya itu, Sugeng mengatakan gerak tangan yang menyimbolkan kode angka tertentu juga dibatasi. Demikian pula tamu undangan juga dibatasi.

Pj Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto di kantornya, Selasa (1/10/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Netralitas ASN sesuai dengan aturan yang ada ditegakkan. Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) pada 7 Oktober yang jadi puncak HUT Kota Yogya merupakan pesta rakyat yang jauh dari kepentingan politik.

"Justru yang kita jaga kan itu, artinya di dalam rangka pembatasan undangan itu memang mereka yang tidak mengait-ngaitkan kegiatan hari ulang tahun ini dengan kepentingan-kepentingan politik praktis terkait dengan Pilkada," katanya.

Undangan hanya untuk forkopimda seperti kepala dinas, mantri pamong praja, hingga lurah.

"Kalau paslon kan justru karena kita batasi," katanya.

Lalu bagaimana jika ada paslon yang hadir meski tanpa undangan? Sugeng mengatakan tidak ada panggung untuk berkampanye.

"Ya kami harus tega. Kalau mereka njedul (hadir) beliau-beliau (paslon) njedul tidak akan kami berikan kursi, porsi, proporsi untuk dilenggahken (dipersilakan). Tapi kalau cuma di luar, ya warga masyarakat," bebernya.